Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan pembangunan tahap awal infrastruktur di kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung mundur dari target yang ditetapkan yakni September 2015 akibat belum rampungnya pembebasan lahan.
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut) Darwin mengatakan upaya pembebasan lahan masyarakat yang tinggal di areal KEK Bitung seluas 92,98 hektar masih menyisakan masalah.
“Statusnya ini lahan pemerintah karena KEK Bitung sudah direncanakan sejak tujuh tahun yang lalu. Pemprov Sulut tidak akan membayar ganti rugi karena ini tanah pemerintah. Tapi, kami bersedia bernegosiasi,” katanya di Manado, Rabu (21/10/2015).
Dirinya menjelaskan areal KEK Bitung tersebut telah tumbuh permukiman ilegal dengan jumlah hingga 500 rumah yang diperkirakan didiamin oleh lebih dari 1.000 orang. Padahal, pada September tahun ini, proses tender pembangunan tahap awal KEK Bitung sudah selesai sehingga pembangunan seharusnya sudah jalan.
“Targetnya kan Desember tahun ini sudah rampung. Tapi karena proses pembebasan lahan berjalan alot, maka kami akan melakukan negosiasi lagi pada Kamis [20/10],” jelasnya.
Menurutnya, Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Sulut sepakat untuk melakukan pengosongan areal KEK Bitung pada Kamis (20/10). Tetapi, upaya pengosongan tersebut akan dilakukan secara kekeluargaan.
“Gubernur telah menginstruksikan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah mufakat. Proyek ini sudah menjadi prioritas nasional sehingga memang ini [proyek] harus jalan sesuai dengan target,” katanya.
