Bisnis.com, JAKARTA—Salah satu implementasi pengembangan kota berkelanjutan adalah dengan penyediaan ruang publik. Pemerintah dalam UU no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pun mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) dalam satu wilayah paling sedikit 20% dari total luasan kota.
“Realisasi RTH di dalam negeri cukup menggembirakan. Berdasarkan rasio kepadatan penduduk dan luasan RTH, kota-kota di Indonesia masih lebih baik dibandingkan Jepang,” tutur Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Ruchyat Deni Djakapermana, dalam acara konferensi pers persiapan Hari Habitat Dunia 2015 di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Ruchyat menuturkan, ruang publik merupakan salah satu unsur di dalam konsep perkotaan yang berkelanjutan (suistanable city). Adapun kota berkelanjutan terdiri dari tiga pilar.
Pertama, pilar ekonomi, dimana sebuah kawasan perlu memiliki aktivitas bisnis sebagai sarana penghidupan masyarakatnya.
Kedua, pilar sosial, artinya pembangunan kota perlu menyediakan dan menjamin adanya fasilitas agar masyarakat bisa saling berinteraksi.
Ketiga, pilar lingkungan, yaitu pengembangan ekonomi dan sosial suatu wilayah wajib memperhitungkan keberlanjutan dari faktor alam.
Menurut Ruchyat, tiga pilar ini yang mendasari pembangunan kota-kota berkonsep Smart City, Techno City, ataupun Green City. Salah satu contohnya ialah pengembangan Bandung Technopolis di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.
