Bisnis.com, BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar menilai langkah pemerintah untuk mendirikan 1.000 toko tani di Indonesia perlu ditunjang dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar target stabilisasi harga dan peningkatan kesejahteraan petani bisa tercapai.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan persiapan SDM untuk pengelolaan toko tani sangat penting agar perannya dalam membantu stabilisasi harga produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani bisa terwujud.
“Apabila tidak ditunjang SDM yang mumpuni, keberadaan toko tani tidak akan optimal, dan target stabilisasi harga juga sulit dipastikan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/9/2015).
Dia menyarankan agar pemerintah terlebih dulu merekrut SDM dari lulusan pertanian, dan diberikan pelatihan sebelum terjun mengelola toko tani.
Keberadaan toko tani yang menjual komoditas langsung dari petani, diharapkan akan menjadi katalisator harga karena rantai pasok komoditas pangan dipangkas dari saat ini yang dinilai terlalu panjang.
“SDM perlu digenjot melalui pelatihan dan pembinaan agar keberadaan toko tani bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan berdirinya toko tani dapat menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen yang diharapkan terjadinya transaksi yang wajar.
"Kita tidak ingin harga dari petani anjlok. Begitu juga tidak ingin harga ketika sampai di tangan konsumen terlalu mahal," tegasnya.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran Warino Ma'ruf Abdulloh mengaku rencana pendirian toko tani harus mampu menyejahterakan masyarakat dan petani.
"Toko tani sejalan dengan harapan KTNA Pangandaran, yang punya program outlet agribisnis di setiap desa," ujarnya.
Kendati demikian, beberapa petani di Pangandaran saat ini masih mengandalkan tengkulak dalam memasarkan hasil pertaniannya, dengan harga jual yang cukup rendah.
"Pemerintah harus benar-benar mengimplementasikan toko tani ini dengan baik, sehingga bisa membuat petani terhindar dari tengkulak," ujarnya.
Dia menambahkan potensi pertanian di Pangandaran saat ini kurang digarap secara optimal sehingga pemerintah diminta terjun langsung ke lapangan untuk mengurai permasalahannya.
Sementara itu, Pakar Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Tualar Simarmata menilai program 1.000 toko tani yang dijalankan Kementerian Pertanian tidak akan efektif dalam memotong mata rantai distribusi dan menjaga harga pokok .
Menurut dia, permasalahan utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah harga jual produk pertanian. Pasalnya, apabila harga komoditas turun seringkali tidak ada pihak yang membelanya. Sebaliknya, apabila harga tersebut naik, semua pihak ikut ribut.
