Bisnis.com, JAKARTA - Melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pemerintah akan memberikan kredit modal kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang rawan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan bunga sebesar dosis BI Rate saat ini 7,5%.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu bagian dari paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah awal bulan ini tersebut dilakukan agar UMKM tersebut masih bisa beroperasi dan tidak melakukan PHK yang berdampak pada melebarnya tingkat pengangguran.
"LPEI kami tugaskan untuk export chain agar industri itu tetap beroperasi dan tidak melakukan PHK. Ini hanya diutamakan oleh sektor-sektor rawan PHK yang tentunya padat karya. Kredit modal kerja yang diberikan janji kami sesuai BI Rate," katanya, Kamis (17/9/2015).
Adapun, dana internal yang digunakan untuk menyubsidi bunga tersebut diambil dari sebagian penyertaan modal negara (PMN) Rp1 triliun tahun ini.
Kebijakan ini menjadi satu dari dua kebijakan mandat yang diberikan kepada LPEI. Satu lagi terkait national interest account (NIA) yang menunjang ekspor khususnya produk atau komoditas serta negara tujuan ekspor yang tidak biasa.
CEO LPEI Nyalim Sawega mengatakan kebijakan ini akan berlaku sementara hingga mencapai kondisi perekonomian yang membaik. Hasil kajian terakhir, kebijakan ini akan berlaku dalam jangka enam bulan ke depan sejak pihaknya mengeluarkan aturan pendukung.
"Diperkirakan sementara 6 bulan dengan kondisi normal," ujarnya.
Untuk sektor yang akan diberikan fasilitas tersebut a.l. crude palm oil (CPO), batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki yang merupakan sektor rawan terjadinya PHK saat jatunya harga komoditas dan masih lesunya perekonomian baik nasional maupun global saat ini.
Terkait tenor pembiayaan, Nyalim mengatakan belum bisa memastikan jangka waktunya. Pasalnya lamanya tenor diberikan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan masing-masing industri dan UMKM.
Selain itu, penentuan tenor juga akan berkaitan dengan tingkat kesulitan maupun masalah usahanya.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan pengusaha tersebut harus berjanji dan berkomitmen untuk tidak melakukan PHK untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Namun, pihaknya tidak menjabarkan lebih detil terkait mekanisme pemberian komitmen itu.
Pihaknya juga telah melakukan pemetaan beberapa negara tujuan ekspor ekspor utama seperti Asean, Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, India, Timur Tengah, Korea, Afrika, dan Amerika Latin.
Hingga April, sambungnya, terjadi penurunan volume ekspor di negara-negara tujuan utama.
Untuk Asean misalnya yang mencatatkan share ekspor terbesar sekitar 20,3% terjadi penurunan nilai ekspor sekitar 12,4% dari capaaian tahun lalu.
Adapun produk ekspor yang mengalami penurunan a.l. bahan bakar mineral 30,6%, elektronik 19,2%, kendaraan 0,5%. Di sisi lain, masih ada kenaikan di produk mesin dan reaktor nuklir serta minyak hewani dan nabati hampir 20%.
Sementara, ekspor ke China yang selama ini menyumbang 9,9% dari keseluruhan ekspor juga mengalami penurunan hingga 19,3% pada posisi 11 April lalu. Mayoritas produk mengalami penurunan, yakni bahan bakar mineral 25,8%, minyak hewani dan nabati 12%, produk kimia olahan 59,4%, serta kayu dan produk kayu olahan turun 6%.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian mandat lewat Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI diharapkan mampu memberikan pinjaman berupa keringanan tingkat bunga kepada eksportir.
"Intinya ini adalah jangka pendek, diharapkan melalui keringanan ini dalam berapa bulan ke depan nilai ekspor kita akan meningkat," ujarnya.
