Bisnis.com, DENPASAR - Pemprov Bali memutuskan akan membuat regulasi yang mengatur perilaku pengecer dan pembeli gas elpiji agar memudahkan pengawasan di lapangan.
Keputusan itu terpaksa dibuat karena munculnya tren alih pemakaian ke gas elpiji 3 kg dari sebelumnya menggunakan gas elpiji 12 kg, lantaran harganya lebih murah.
Perpindahan tersebut menyebabkan konsumsi gas subsidi tersebut melonjak, dan menyebabkan Pertamina kewalahan sedangkan konsumsi gas 12 kg justru merosot.
"Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Bali I Nengah Laba untuk menindak lanjuti pembuatan regulasi tersebut. Ini harus ditegakkan karena gas elpiji 3 kg untuk warga miskin," ujarnya seusai rapat koordinasi, Kamis (17/9/2015).
Selain regulasi, pemda akan melakukan operasi pasar guna melakukan pembinaan kepada para pedagang yangmenjadi agen maupun pengecer.
Guna mencegah kenaikan harga terkait jarak distribusi maka Pertamina disarankan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk menambah pembuatan pangkalan gas sehingga kenaikan harga karena alasan jarak ditribusi tidak lagi menjadi wacana.
Sudikerta juga mendesak Polda Bali maupun Polres dan lainnya diminta untuk ikut membantu dalam pengawasan dan pemberian tindakan tegas terhadap oknum-oknum pengoplosan gas yang berkembang dimasyarakat.
Solusi tersebut ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga gas subsidi dan mencegah terjadinya penyelewengan atau tindakan kecurangan terhadap gas di lapangan, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati kebijakan dari pemerintah.
Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana) Bali Ida Bagus Rai menyatakan sepakat dengan rencana pemda membuat aturan terkait penegakan hukum, karena sampai saat ini belum di atur. Penegakan hukum, operasi dan pembinaan kepada pelaku pasar terkait peruntukan gas subsidi ini dipercaya akan efektif.
Diakuinya saat ini terjadi migrasi gas ditandai dari tingginya distribusi gas 3 kg yang mencapai 175.000 tabung per hari, sedangkan distribusi elpiji 12 kg hanya mencapai 5.000 tabung per hari. Dia menekankan konsumen gas subsidi itu bukan masyarakat tidak mampu, tetapi masyarakat yang ekonominya di atas retata.
Bahkan, pihaknya menemukan pelaku industri baik restoran atau warung-warung besar juga mengkonsumsi gas subsidi ini. Menurutnya, hal ini juga menyebabkan timbulkan tren bisnis gas elpiji di masyarakat, sehingga harga-harga yang ditentukan oleh pengecer tidak terkendali lagi.
Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Janses Panjaitan mengatakan pengemasan gas mudah ditiru oknum-oknum untuk melakukan tindakan kriminal yaitu gas oplosan.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah I Dewa Nyoman Patra menyarankan agar Pertamina dan Hiswana Migas mempertegas pada pangkalan maupun agen untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan kenaikan harga gas elpiji ini.
Pertamina mendukung langkah pemerintah daerah untuk mengatur para pengecer, agar tidak menjual gas terlalu tinggi seperti yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Batam sehingga kestabilan harga gas subsidi dapat terjaga.
Sebagai gambaran, harga gas elpiji 3 kg di pasaran saat ini mencapai harga Rp22.000-Rp23.000, jauh di atas HET yang hanya Rp14.000.
Pemprov Bali menilai permasalahan ini dibiarkan dan harga gas terus mengalami fluktuasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masayarakat yang berada pada level tidak mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
