Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memangkas biaya terselubung dalam sistem pulsa listrik.
Seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Rizal memaparkan pernyataannya yang menuding adanya mafia pulsa listrik. Tudingan tersebut diungkap Rizal lantaran menemukan keluhan masyarakat yang membeli token listrik senilai Rp100.000, namun hanya dapat listrik senilai Rp73.000.
"Yang penting kan terbuka, efisien, transparan, rakyat jangan dirugikan. Yang terjadi ini banyak hal yang enggak transparan," kata Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/9/2015).
Menurutnya, PLN harus mampu memangkas biaya terselubung yang membebani masyarakat konsumen listrik.
"Kedua banyak cost terselubung dalam sistem pulsa yang harus diiefisienkan supaya rakyat dapat Rp100.000 ya Rp100.000," ujarnya.
Rizal menambahkan rakyat harus punya pilihan untuk menggunakan sistem meteran ataupun memilih sistem pulsa listrik.
"Karena banyak keluarga, jam 7-8 anaknya masih belajar, cari pulsa listrik susah. Kami minta supaya terbuka," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menegaskan tidak ada permainan mafia pulsa listrik di perusahaan plat merah itu. Namun, Sofyan mengakui ada komponen biaya administrasi dan pajak daerah dalam pulsa listrik.
Biaya administrasi yang dimaksud Sofyan adalah biaya administrasi bank sekitar Rp3.000/transaksi dan Pajak Penerang Jalan Umum (PJU) yang dipungut Pemda sebesar 3%-6%.
