Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menghitung ulang kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan independent power producers (IPP) dalam merealisasikan proyek 35.000 megawatt selama lima tahun.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah akan membahas persoalan elektrifikasi secara khusus dalam rapat kabinet terbatas. Rapat tersebut untuk mengetahui kembali kemampuan dari PLN dan IPP untuk menghasilkan 35.000 megawatt dalam lima tahun.
Dari 35.000 megawatt itu kan ada 40% yang dikerjakan PLN, dan 60% oleh IPP. Pemerintah ingin membedah itu, maka dalam waktu dekat ada usulan rapat kabinet terbatas soal elektrifikasi, katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9).
Pramono menuturkan saat ini masih ada peraturan yang menghambat swasta untuk membangun pembangkit di dalam negeri. Hal tersebut juga berdampak kepada sulitnya mencapai 35.000 megawatt dalam lima tahun.
Menurutnya, kasus hukum yang menjerat sejumlah direksi PLN juga membuat pimpinan PLN saat ini tidak melakukan inovasi untuk meningkatkan
elektrifikasi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kebijakan atau diskresi yang diambil tidak dapat dipidanakan.
Perlu ada hal yang membuat pimpinan PLN berani mengambil kebijakan, karena kalau dibiarkan saja maka kondisi kelistrikan nasional akan tetap
seperti saat ini, ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan pemerintah akan mengevaluasi komitmen dari sejumlah investor yang berminat membangun pembangkit di dalam negeri. Pasalnya, hal itu terkait langsung dari realisasi penambahan pasokan listrik nasional.
.jpg?w=348&h=261)
