Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian hingga 31 Agustus 2015 baru terserap sebesar Rp1,2 triliun atau 26,15% dari pagu anggaran sebesar Rp4,593 triliun. Adapun realisasi fisik mencapai 36%.
Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan salah satu kendala dalam realisasi anggaran tersebut ialah turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada Mei silam membuat beberapa kegiatan tertahan yang pada akhirnya mengakibatkan serapan belum maksimal hingga Agustus.
“Sebagian besar kegiatannya masih dibintangi dan baru selesai proses buka blokirnya pada Juli,” ujarnya baru-baru ini.
Selain itu, kendala lain yang ia jabarkan yaitu tidak bisa terlaksananya program revitalisasi gula akibat sasaran program sudah mendapat bantuan dari Kementerian BUMN, kendala teknis dalam kegiatan penumbuhan kawasan industri, penolakan dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah daerah, serta belum diajukannya tagihan terhadap termin pembayaran yang sudah jatuh tempo.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Syarif Hidayatmengatakan bahwa pihaknya masih optimistis bisa menyerap 85% anggaran yang ada hingga akhir tahun.
“Kami optimis masih bisa 85%. Kegiatan banyak yang sudah jalan. Cuma kan kalau kerjaannya baru 30% belum bisa dibayar. Nanti kalau 100% baru,” jelasnya.
Dia mengatakan lonjakan pembayaran diprediksi akan melonjak mulai pertengahan Oktober dan memuncak pada awal November. Menurutnya, penyerapan yang baru berkisar 26,5% ini tidak berarti program yang direncanakan tidak berjalan.
“Pekerjaannya ya sudah jalan, pembayarannya saja [yang belum]. Kalau untuk pengadaan barang, yang harus impor, itu bisa sampai tiga bulan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Hartati mengatakan bahwa penyerapan anggaran bukan hanya sekadar perkara menghabiskan dana yang dialokasikan. Menurutnya, kualitas dan implikasi program lebih penting ketimbang harus memburu target.
“Masalahnya bukan hanya menghabiskan, tapi berkualitas tidak? Apa belanjanya memang berimplikasi untuk mendorong sektor industri?” ujarnya.
Dia mengatakan pada dasarnya belanja pemerintah cukup sederhana, cukup dengan menjalankan program yang telah ditetapkan. Jika terjadi penerapan masih rendah berarti ada keterlambatan maupun ada yang tidak berjalan dari program yang direncanakan.
