Bisnis.com, Jakarta—Hamka, Ketua Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua Umum INSA (Indonesian National Shipowners’ Association), berharap rekonsiliasi yang merupakan inisiasi dari panitia bukan sekadar lip service sehingga mampu menyelesaikan kemelut yang terjadi. Namun, dia menuturkan bahwa keputusan apapun harus sesuai dengan aturan organisasi.
Upaya rekonsiliasi, terangnya, harus dimaknai sebagai goodwill dari kedua pihak untuk menjaga kelangsungan organisasi secara kekeluargaan.
“Ini ada proses yang dijalankan bersama dan harus diselesaikan bersama lewat keputusan organisasi. Keputusan tidak boleh di luar aturan organisasi,” ucapnya, Selasa (25/8/2015) malam.
Dia menyadari bahwa pelaksanaan RUA ke-16 pada tahap pemilihan ketua umum sudah tidak kondusif sehingga diperlukan keputusan yang meredam situasi itu. Dia menyebutkan bahwa pada sidang pleno pekan lalu terlihat bahwa banyak delegasi daerah mulai meninggalkan lokasi sehingga tidak memungkinkan masuk ke tahap selanjutnya.
“Kita menunda pelaksanaan pemilihan tahap kedua, karena situasi yang tidak kondusif karena adanya rekomendasi penasehat, gugatan surat suara, yang kalau dibiarkan tidak akan selesai-selesai,” katanya.
Sebelumnya, selain membentuk caretaker, Panitia Pelaksana RUA INSA ke-16 juga akan melakukan rekonsiliasi kepada kedua kandidat dengan membeberkan sejumlah fakta dalam sidang pleno pemilihan ketua umum yang berlangsung pekan lalu. Ketua Panitia Pelaksana RUA INSA ke-16 Lolok Sudjatmiko menuturkan pihaknya tidak bisa memberikan intervensi apapun kepada kedua calon pemimpin INSA.
“Dasar hukumnya ya pemilihan itu. Kalau tidak rekonsiliasi pasti tidak bisa. Masalahnya di beliau berdua, kalau bertemu kan oke. Panitia bukan kapasitas, di sidang yang di depan itulah [yang menentukan pemenangnya],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
