Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengarah Waralaba Indonesia (WALI) dan Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Amir Karamoy mengatakan belum adanya roadmap waralaba di Indonesia selama ini menjadi tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengembangkan waralaba di Indonesia.
Di samping itu, lanjutnya, peranan pemerintah Indonesia juga dinilai masih belum jelas dan terarah. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan yang penuh seperti untuk sistem pelatihan maupun pembiayaan, karena sebagian besar waralaba di Indonesia merupakan usaha kecil.
Menurutnya, selain membuat roadmap berupa kebijakan, baiknya pemerintah juga membentuk institusi khusus yang secara khusus menangani waralaba seperti yang dilakukan oleh Malaysia melalui Perbadanan Nasional Berhad (PNS). Lembaga tersebut didesain khusus untuk mengembangkan waralaba.
Sementara di Indonesia, pengembangan waralaba banyak terbentur dari kebijakan sektor-sektor yang ada. Mulai dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki programnya masing-masing untuk sektor waralaba.
“Itu harus disatukan, agar ada satu gerakan yang digerakan oleh satu otoritas. Diharapkan dengan adanya institusi yang saya sarankan tadi, bisa dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dari semua kementerian/lembaga yang ada.”
Menurut Amir, waralaba Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat internasional. Berdasarkan data Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), hingga tahun 2014, Indonesia tercatat memiliki sekitar 698 waralaba yang terdiri dari 63% waralaba dan business opportunity (BO) lokal serta 37% waralaba asing.
Dari data yang sama, jumlah gerai waralaba per tahun 2015 mencapai 23.844 gerai. Sementara omset waralaba dan BO pada 2014 mencapai Rp. 172 trilyun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
