Bisnis.com, JAKARTA—International Transport Workers' Federation akan memboikot semua barang yang masuk ke terminal di bawah jaringan Hutchison Ports Holding jika Pelindo II masih melakukan intervensi terhadap pegawai Jakarta International Container Terminal.
Hanafi Rustandi, Ketua International Transport Workers' Federation (ITF) Regional Asia Pacific, menegaskan federasi dapat mengkategorikan Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai pelabuhan kemudahan (port of convenience) di mana wilayah ini telah terjadi pengkerdilan terhadap pekerja pelabuhan.
“Kita akan lakukan boikot di kantor pusat Hutchison di Hong Kong, di mana serikat pekerja yang teraliansi dengan ITF bisa melakukan demo mendukung SP JICT,” ungkapnya, Rabu (5/8/2015).
Bahkan, dengan status port of convenience, barang tujuan Pelabuhan Tanjung Priok bisa dialihkan pengirimannya untuk ke pelabuhan lain di kawasan Indonesia yang tidak berada di bawah JICT.
Menurut Hanafi, dukungan internasional untuk JICT sudah banyak, a.l. serikat pekerja pelabuhan di New Zealand, Australia dan Sekjen ITF pusat yang meminta seluruh anggota ITF di dunia untuk mendukung aksi SP JICT. “Jadi kegiatan ini sudah mendapat respons dunia, untuk itu pemerintah harus berhati-hati,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua SP JICT Nova Hakim mengatakan pekerja tidak akan mundur satu langkahpun demi meminta proses konsesi JICT sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini.
Berkaitan dengan upaya intimidasi Pelindo II, Nova mengatakan SP JICT akan melakukan upaya hukum untuk itu.
Dia menambahkan upaya intimidasi yang diterima terakhir oleh Pelindo II adalah pelaporan aksi demo pada 28-29 Juli 2015.“Pada tanggal 30-31 Juli ada pemanggilan terhadap kami,” ujarnya.
Akibat aksi 'represif' Pelindo II, SP JICT menegaskan upaya intimidasi ini hanya akan membangkitkan semangat mereka untuk berjuang.
Masih sama seperti tuntutan sebelumnya, SP JICT menilai Direktur Pelindo II telah melanggar konstitusi UU 17/2008 dalam perpanjangan konsesi dan menjual aset startegis bangsa.
SP JICT juga mencurigai adanya permainan di perjanjian konsesi baru ini. Menurut Nova, konsultan keuangan yang melakukan penilaian atas nilai kontrak Pelindo II dengan HPH menyatakan nilai pantas dari perjanjian harusnya mencapai US$400 juta bukan US$215 juta.
Berdasarkan penilaian ini, jumlah saham yang diterima HPH dengan nilai kontrak baru sebesar US$215 juta sepantasnya hanya 25%, bukan 49%.
Perhitungan konsultan keuangan SP JICT mengacu pada penjanjian konsesi Pelindo II dan HPH pada periode 1999-2019. Ketika itu, ungkap Nova, JICT dikontrak dengan nilai US$243 juta dengan kapasitas volume 1,4 juta TEUs.
“Sekarang kapasitas JICT 2,8 juta TEUs, masa nilainya hanya US$200 juta,” kata Nova.
Ketua International Transport Workers’ Federation (ITF) Paddy Crumlin menantang Hutchison Ports Holdings untuk menyelesaikan masalah perusahaan yang terkait dengan pekerjanya di Indonesia dan Australia.
Dia mengatakan apa yang terjadi di kedua negara menunjukan secara terang-terangan (HPH) telah mengabaikan pekerja dan dialog.
“Ini bukan perilaku yang kita harapkan dari HPH. Kami bersikeras bahwaHPH harus mengadakan perundingan dan mencari keadilan dan penyelesaian,” ungkapnya, minggu lalu (31/4).
Terkait permasalahan di Indonesia, ITF dengan keras mengatakan HPH telah mengambil keuntungan dari ketidaktransparannya proses konsesi di Jakarta International Container Terminal (JICT).
Paddy menjelaskan perjanjian konsesi ini bertolak belakang dengan kepentingan pekerja, termasuk pemecatan empat karyawan yang akhirnya ditarik kembali setelah serikat pekerja (SP) JICT mengadakan mogok.
