Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengandalkan dana pinjaman luar negeri senilai US$22,49 miliar atau Rp303,62 triliun (kurs Rp13.500 per dolar AS) untuk menyelesaikan proyek strategis 2015-2019.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan dalam lima tahun ke depan, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran mencapai Rp882 triliun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek-proyek RPJMN.
Menurutnya, kemampuan pendanaan pemerintah dalam lima tahun ke depan tidak akan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendatangkan pinjaman luar negeri.
“Kita memang butuh sumber pendanaan luar karena kenyatannya kondisi keuangan kita terbatas. Sebisa mungkin kita bekerja sama dengan yang memberi persyaratan paling ringan dan paling menguntungkan,” katanya, Selasa (4/8/2015).
Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan daftar program prioritas dalam blue book yang akan didanai melalui pinjaman luar negeri. Total pinjaman mencapai US$39,9 miliar untuk mendanai 116 proyek yang tercakup dalam 29 program.
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi terbesar, mencapai US$22,49 miliar. Menurutnya, biasanya realisasi pinjaman baru akan terjadi dua hingga tiga tahun mendatang. Saat ini, pihaknya menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen proyek-proyek tersebut agar siap ditawarkan pada lembaga penyalur pinjaman dari luar negeri.
“Tapi kalau butuhnya cepat, bisa saja kita panggil lendernya, tawarkan blue book-nya, kita rapat bersama, lalu sepakat,” katanya.
Adapun untuk tahun anggaran 2015, Kementerian PUPR masih mengandalkan pinjaman luar negeri yang telah masuk dalam rencana pinjaman tahun 2010-2014.
“Kalau kita secara keseluruhan sudah terpakai 55% anggaran pinjaman yang sebelumnya direncanakan. Dari Rp54 triliun, kita masih ada sekitar Rp27 triliun,” katanya.
