Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian harus dapat membuktikan keberhasilan program food estate yang tengah dikembangkan di Merauke, Papua, mengingat dalam sejarah panjang program cetak sawah itu belum pernah sukses.
Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menyampaikan dalam sejarah panjang implementasi program food estate, Kementerian Pertanian belum pernah mencatatkan keberhasilan.
“Kita tidak lupa saat beberapa waktu lalu pemerintah membangun beberapa food estate di Ketapang dan Bulungan dengan biaya tidak sedikit. Keduanya saat ini terbengkalai dan bahkan menjadi padang alang-alang,” jelas Andreas dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (28/7/2015).
Andreas mengisahkan pemerintah pernah berencana membangun proyek lahan gambut 1 juta hektare di Kalimantan Tengah pada 1997. Saat itu, dengan rata-rata impor beras per tahun 2 juta ton dan produktivitas 2 ton beras per hektar, proyek ini sempat menjadi tumpuan harapan untuk mengakhiri ketergantungan impor.
Tak setengah-setengah, untuk menjalankan proyek tersebut pemerintah menggelontorkan Rp3 triliun. Sayangnya, proyek tersebut mandeg dan bahkan pemerintah kembali mengalokasikan Rp3 triliun untuk merahabilitasi lahannya.
“Hingga setahun kemudian yaitu tahun 1998 yang berhasil dikembangkan hanya 31.ooo hektare dengan transmigran sebanyak 13.500 kepala keluarga. Berbarengan dengan itu, 56 juta meter kubik kayu lenyap,” kata Andreas yang juga merupakan Guru Besar IPB.
Selain itu, ada pula proyek fooed estate yang dikembangkan di Ketapang, Kalimantan Barat dan Bulungan, Kalimantan Timur yang masing-masing direncanakan seluas 100.000 hektare.
“Yang di Ketapang ini rencananya 100.000 hektare tapi riilnya hanya 100 hektare dan akhirnya sekarang tidak dikembangkan. Yang di Bulungan juga 100.000 hektare, lalu jadi 50.000 hektare, lalu turun lagi 1000 hektare. Kalau sekarang dilihat di sana itu tumbuh alang-alang,” terangnya.
Kementan tengah mengembangkan program food estate di Merauke dengan lahan seluas 1 juta hektare yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.
