Bisnis.com, SEMARANG—Rencana menjadikan Bandara Wirasaba di Purbalingga Jawa Tengah sebagai bandara komersial terancam batal.
Persoalan yang mengganjal untuk menjadi Bandara Wirasaba sebagai bandara komersial adalah perizinan dari Kementerian Perhubungan yang dinilai rumit.
Bandara Wirasaba selama ini dikenal sebagai pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara.
Oleh karena itu, pengalihan status dari pangkalan udara TNI AU menjadi bandara komersial membutuhkan perizinan yang terlalu rumit dan butuh waktu lama.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berkeinginan memiliki bandara komersial di bagian barat dan tengah wilayah ini.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan rumitnya perizinan dari Kementerian Perhubungan perlu disikapi dengan lapang hati dengan membuat rencana atau plan B khususnya di wilayah barat dan tengah.
Dia mengakui pengembangan Bandara Wirasaba sudah lama diusulkan namun tidak pernah selesai.
Dengan adanya plan B, ujarnya, sudah ada rencana lain yang sudah siap dikerjakan.
“Alasan soal jarak dan pola kerjasama milik instansi militer ini membutuhkan aturan khusus dan lama. Nah kita mau cari yang cepat, ya kita bangun sendiri. Mesti ada alternatif yang kedua," kata Ganjar dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2015).
Realisasi alternatif pembuatan bandara, ujarnya, harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari lima pemerintah daerah yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Cilacap.
Namun demikian, kata Ganjar, perlu ada penyesuaian, salah satunya memorandum of understanding (MoU) atau pola kerja sama antara lima kabupaten.
Setelah itu, lanjutnya, baru akan dilakukan percepatan dengan melakukan lobi ke Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Pasalnya, alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat justru untuk pengembangan Bandara Tunggul Wulung Cilacap.
“Alokasi anggaran [pemerintah] pusat justru ada di Cilacap. Saya bilang tidak mau karena jauh dari Banyumas dan sekitarnya. Nanti, besok Senin [29/6] saya suruh Dishubkominfo provinsi untuk dikoordinasikan agar cepat berjalan,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan dari empat pilihan lokasi yang dipakai, pilihan alternatif yang paling pas berada di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
Dia mengakui tidak terpilihnya Banyumas sebagai lokasi bandara karena 90% wilayah Banyumas adalah pertanian. Sementara lokasi alternatif lainnya, antara lain di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Banjarnegara, dan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
"Dari empat lokasi yang disediakan kami sepakat memilih Desa Karangcengis karena jika dipaksakan di Banyumas tidak bisa lantaran tidak ada lahan,” kata Husein.
Rencana alternatif pembangunan bandara di Kecamatan Bukateja ini membutuhkan lahan seluas 50 hektare ditambah 15 ha Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
Pembangunan diprediksi menelan anggaran sebesar Rp324,19 miliar dengan rincian pembebasan lahan Rp90 miliar, pekerjaan tanah Rp48,8 miliar, pengerjaan infrastruktur udara Rp39,7 miliar, pengerjaan sistem mitigasi keamanan Rp38,7 miliar, pekerjaan fasilitas darat Rp50 miliar dan pajak serta supervisi Rp33,3 miliar.
