Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Industri TPT Hulu, Pelaku Industri Serat Sintetis Minta Safeguard

Pelaku industri serat sintetis meminta pemerintah memberlakukan safeguard untuk menyelamatkan industri dan memastikan rantai suplai dari hulu ke hilir.
Menteri Perindustrian Saleh Husin mendengarkan penjelasan dari Presiden Direktur PT Asia Pacific Fibers Tbk. V Ravi Shankar mengenai usulan safeguard untuk perbaikan kinerja industri polyester nasional disaksikan Wakil Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI) Gautama Hartarto pada pertemuan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 22 Juni 2015. /Kemenperin
Menteri Perindustrian Saleh Husin mendengarkan penjelasan dari Presiden Direktur PT Asia Pacific Fibers Tbk. V Ravi Shankar mengenai usulan safeguard untuk perbaikan kinerja industri polyester nasional disaksikan Wakil Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI) Gautama Hartarto pada pertemuan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 22 Juni 2015. /Kemenperin

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri serat sintetis meminta pemerintah memberlakukan safeguard untuk menyelamatkan industri dan memastikan rantai suplai dari hulu ke hilir.

Pada kuartal I/2015, 2 dari 15 anggota Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (Apsyfi) menghentikan produksi dan merumahkan sekitar 1.800 orang karyawan. Adapun perusahaan lainnya telah menurunkan produksi hingga 30% dan mengakibatkan utilisasi nasional hanya berkisar 50%.

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan anti-dumping yang berjalan sejak awal tahun untuk produk partially oriented yarn (POY), spin drawn yarn (SDY), dan Drawn Textured Yarn (DTY) belum efektif dalam menekan laju impor. Bahkan, untuk POY dan SDY itu impornya naik di atas 300% pada 2015.

“POY yang kena cuma Malaysia dan Thailand. WTY hanya Malaysia. DTY malah enggak ada. Artinya ini enggak efektif. Kami sekarang lagi menyiapkan petisi untuk safeguard,” ujarnya seusai melakukan kunjungan ke Kementerian Perindustrian, Senin (22/6/2015).

Dia mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Perekonomian (Menko) untuk meminta dukungan dalam melakukan safeguard. Hal ini direspons positif dan pihaknya diarahkan ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk asistensi.

“Sekarang kami sedang menyiapkan data. Menko minta supaya bisa dilakukan bea masuk tindak pengamanan sementara,” katanya.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan Menteri Perindustrian akan segera membuat surat yang intinya mendukung safeguard yang diajukan.

“Tentunya ada mekanismenya. Salah satunya bagaimana kita menetapkan bea masuk tindakan pengamanan sementara. Kemudian kita masuk ke tata niaga,” ujarnya.

Menurut Harjanto, usulan atas mekanisme tata niaga juga menjadi hal penting selain safeguard. Dia mengatakan untuk mengatur suplai dalam negeri dan bisa bersaing dengan produk impor, harus ada pengaturan yang jelas atas suplai dan permintaan. []

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Shahnaz Yusuf
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper