Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurahman menyatakan, belum dibangunnya sistem standar kompetensi sertifikasi profesi di berbagai sektor prioritas, karena terkendala harga yang mahal.
Dikatakan, biaya dalam satu paket mencapai lebih dari Rp300 juta. Misalnya, paket standar kompetensi profesi bidang otomotif, di dalamnya bisa mencapai lebih dari 100 kompetensi mulai dari pemeliharaan dan lainnya.
"Standar kompetensi memang relatif mahal. Oleh karena itu BNSP mulai melakukan terobosan mengadopsi standar kompetensi dari luar," katanya seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2015).
Salah satu yang diadopsi adalah standar kompetensi di Australia, karena semua negara Asean mengadopsi sana. Selama ini Asean kiblatnya Australia, sehingga standar kompetensinya dipastikan diakui secara regional.
BNSP sudah mengantongi izin untuk mengadopsi standar kompetensi 12 sektor prioritas Asean. Namun, tidak semuanya diambil karena untuk bidang otomotif dan elektronika sudah bekerja sama dengan Japada, BNSP-nya Jepang.
Kerja sama dimulai tahun ini dan diharapkan akhir tahun ada 120.000 tenaga kerja 12 sektor yang bersertifikat Asean. Kendala kedua, menurut Sumarna belum semua lembaga pendidikan dan pelatihan membuat kurikulum berbasis standar sehingga output dari pelatihan dan pendidikan itu tidak bisa dilakukan ujinya.
"Oleh karena itu kita laporkan kepada bapak presiden awalnya itu di standar, kalau standar sudah ada lembaga pendidikan akan mengadop dalam kurikulumnya dan kita akan mendapat lulusan yang siap untuk diuji," jelasnya.
