Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Satu Kelompok Pemberdayaan Perempuan Dapat Rp25 Juta

Pemerintah telah menyiapkan bantuan dana untuk kelompok-kelompok usaha pemberdayaan perempuan sebesar Rp25 juta per satu kelompok.
Wiwiek Dwi Endah
Wiwiek Dwi Endah - Bisnis.com 01 Mei 2015  |  10:13 WIB
Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/2/2015). - JIBI/Akhirul Anwar
Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/2/2015). - JIBI/Akhirul Anwar

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah telah menyiapkan bantuan dana untuk kelompok-kelompok usaha pemberdayaan perempuan sebesar Rp25 juta per satu kelompok.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, bantuan dana tersebut akan diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial.

"Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diminta untuk mendata, berapa jumlah kelompok perempuan yang ada dan layak untuk diberikan bantuan tersebut," kata Yohana di Makassar, Kamis (30/4/2015).

Dia juga mengatakan, pemerintah tidak membatasi berapa jumlah kelompok usaha perempuan yang akan diberikan bantuan dalam tahun ini. Sepanjang layak dan memenuhi syarat menurutnya, bantuan itu akan digulirkan.

Adapun, syarat untuk kelompok usaha yang ingin mendapatkan bantuan kata Yohana, di antaranya harus memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP, surat pengantar dari kelurahan atau surat keterangan dari Dinas Sosial setempat.

"Jika persyaratan tersebut sudah ada, silahkan masukkan ke saya, nanti akan saya teruskan ke Kementerian Sosial," ujarnya.

Terkait jenis usaha lanjut dia, pihaknya tidak membatasi kelompok usaha perempuan yang bergerak dibidang usaha apa saja yang bisa mengajukan permohonan bantuan tersebut. "Jenis usahanya apa saja, yang penting untuk pemberdayaan perempuan. Jumlah kelompok usaha yang akan dibantu pun tidak dibatasi. Pokoknya sebanyak-banyaknya," tegasnya.

Saat ini lanjut Yohana, dia sudah meminta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk segera mendata kelompok usaha perempuan yang ada di masing-masing wilayah. "Sekarang saya tunggu datanya dari kepala-kepala badan untuk dikirim ke saya secepatnya dan sebanyak mungkin," tukasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian pemberdayaan perempuan menteri sosial
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top