Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Memiliki Anggaran Terbesar Kedua, Kementerian PUPR Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan seluruh proses pelelangan proyek kontraktual untuk memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai 5,7%.

Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan seluruh proses pelelangan proyek kontraktual untuk memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai 5,7%.

“Kita harapkan bulan depan semuanya harus sudah mulai pekerjaan awal, sehingga kontraktor daerah sudah bisa bekerja,” katanya dalam kunjungan kerja di Kementerian PUPR, Selasa (7/4/2015).

Wapres mengatakan pelaksanaan program-program prioritas di kementerian PUPR punya pengaruh signifikan bagi perkembangan ekonomi nasional sebab kementerian tersebut mendapatkan alokasi anggaran terbesar kedua dari APBNP 2015 setelah Kementerian Pendidikan.

Dirinya berharap tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% di tahun ini dapat direalisasikan melalui peningkatan investasi di sektor konstruksi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan hingga saat ini progres pelelangan proyek kontraktual di kementeriannya sudah mencapai 9.929 paket dari total 13.773 paket untuk tahun anggaran 2015, atau sekitar 72%.

“Total anggaran kami Rp118 triliun, dan yang harus dilelang sebesar Rp94 triliun. Yang sudah dilelang dan ditandatangani kontraknya kurang lebih Rp60 triliun,” katanya.

Basuki memastikan pihaknya akan menyelesaikan proses pelelangan selambat-lambatanya pertengahan Mei. Dirinya tidak menampik bahwa karena sejumlah kendala teknis, penyelesaian proses pelelangan harus molor dari target semua yakni di akhir Maret.

“Berdasarkan instruksi presiden [nomor 1 tahun 2015] seharusnya selesai Maret, tapi sudah kita pertanggung jawabkan dan akan segera dipercepat,” katanya.

Kendala-kendala teknis tersebut antara lain pergantian pemerintahan dan parlemen, reorganisasi di kementerian PUPR, pembentukan ULP berdasarkan Perpres No. 4/2015, proses persetujuan multiyears kontrak yang lambat, penggunaan e-purchasing dengan e-catalog, penggunaan SIRUP-LKPP-RI, dan perubahan RKAKL-2015 (APBNP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper