“Poverty is the parent of revolution and crime.”
Aristotles
Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Bisnis.com menyajikan berita tentang Banten, salah satu provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya bagian dari Provinsi Jawa Barat, tetapi dipisahkan sejak 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000.
Dalam berita itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat selain terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, kualitas kemiskinan yang tercermin pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan di Provinsi Banten semakin tinggi.
Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang notabene penduduknya berprofesi sebagai petani semakin tinggi.
Indeks kedalaman kemiskinan penduduk desa menjadi 1,077 dari 0,978, dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,271 dari 0,189.
Pada awal abad ke-17 Masehi, Banten --dulu bernama Bantam-- merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh sejarawan asal Portugal J. de Barros, Bantam merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara.
Tak dapat dipungkiri --seperti juga ditulis oleh Claude Guillot, Banten in 1678, Indonesia -- sampai pada 1678, Banten telah menjadi kota metropolitan, dengan jumlah penduduk dan kekayaan yang dimilikinya menjadikan Banten sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa tersebut.
Kini, kata Syech Suhaimi, Kepala BPS Provinsi Banten, pada penghitungan September 2014, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat 5.490 orang atau menjadi 381.180 dari 375.690 jiwa pada Maret 2014.
Sementara di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin melonjak hingga 20.870 jiwa menjadi 268.010 orang dari sebelumnya, 247.140 jiwa. Akibatnya, persentase penduduk miskin di perdesaan, menjadi 7,18% dari pengukuran sebelumnya, hanya 6,67%.
Tragis. Kini, provinsi itu --yang memiliki 34 perguruan tinggi [universitas dan sekolah tinggi]-- terjerumus atau terjerembab ke dalam kubangan kemiskinan. Di tengah arus pemikiran yang memberikan kesadaran kemiskinan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam membangun peradaban manusia yang mensejahterakan. Kemiskinan justru membawa peradaban manusia masuk ke dalam jurang kehancuran, ketidakberdayaan.
Aksi Kekerasan
William J Baumol, Robert W Litan, Carl J Schramm dalam buku "Good Capitalism" menulis: Masyarakat yang pendapatannya sangat timpang [miskin] akan rentan terhadap ketidakstabilan politik dan berbagai aksi kekerasan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan."
Maret 2013, seorang pria di Desa Sitovo di utara Bulgaria, melakukan aksi bakar diri. Pria yang tidak memiliki pekerjaan itu menyiram tubuhnya dengan bensin dan berniat bunuh diri.
Sebagaimana dikutip dari Daily Mail, kepala rumah sakit tempat dimana pria itu dirawat, Dr. Daniela Kostadinova, mengatakan pria yang tak disebutkan namanya itu tak lagi tahan dengan kemiskinan yang menderanya. Ia bahkan tak mampu membeli roti untuk anak tunggalnya.
Pria itu merupakan orang keenam yang melakukan aksi serupa, sebagai bentuk protes kemiskinan di negerinya. Sebelumnya, lima pria lain juga bakar diri. Tiga dari mereka tewas, dua lainnya dalam kondisi kritis.
"Kesenjangan ekstrem, pada akhirnya, juga serangan terhadap demokrasi," kata Kaushik Basu, wakil presiden senior dan kepala ekonom Bank Dunia, Profesor Ekonomi di Universitas Cornell.
Kemiskinan dan kejahatan adalah mitra. Seperti yang dijelaskan oleh para ahli dari berbagai bidang, dari sosiolog hingga ekonom. Peringkat PBB dan Bank Dunia memperlihatkan angka kejahatan yang tinggi ada pada daftar hambatan yang menghambat pertumbuhan negara-negara berkembang. Kejahatan menghambat pertumbuhan komunitas dengan menghasilkan ketidakstabilan.
Itu sebabnya, sulit untuk membangun bisnis yang sukses di lingkungan penuh kejahatan dan tersingkir. Kemiskinan dan kejahatan berkembang biak akibat korupsi dalam pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Kita sepakat, seperti yang juga dipertanyakan oleh seorang novelis The First Thing and the Last --yang juga seorang sosiolog-- Allan G Johnson dalam buku The Forest and The Trees: Sociology as Life, Practice, and Promise-- bagaimana bisa ada begitu banyak penderitaan dan ketidakamanan di tengah-tengah kelimpahan?
Jika kita melihat pertanyaan sosiologis, salah satu hal pertama yang kita lihat adalah kemiskinan itu tidak ada dengan sendirinya. Ini hanyalah salah satu ujung dari keseluruhan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat secara keseluruhan.
Namun, penyebab penting lain, di banyak negara, korupsi menjadi salah satu pemicu kemiskinan.
Menurut sebuah studi pada 2004 oleh World Bank Institute, di seluruh dunia, setiap tahun, US$1 triliun dibayarkan untuk suap. Banyak yang sepakat korban suap seringkali mereka yang hidup dalam kemiskinan di negara berkembang, di negara-negara kaya akan sumber daya, tetapi didominasi oleh pemerintah yang korup.
Sementara sebagian besar warga ini tetap sangat miskin, sering tinggal dengan US$$1 per hari, pejabat terpilih mereka menumpuk kekayaan pribadi yang sangat besar, mengambil jutaan suap dari perusahaan yang ingin mendapatkan kontrak menguntungkan.
Penelitian oleh Transparency International menunjukkan bahwa dampak suap [korupsi] tidak hanya pada saat pembangunan, juga pelayanan kesehatan, tingkat melek huruf dan lingkungan.
Pada 2012, seorang mahasiswi UGM Indra Purwantini Rahayu melakukan satu penelitian. Hasilnya, dituangkan dalam tesis bertajuk Pengaruh korupsi Terhadap Kemiskinan di indonesia. Tesis ini menganalisis pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 30 provinsi selama periode waktu 2001 hingga 2010.
Penelitian ini menggunakan metode efek acak (random effect). Analisis difokuskan pada ukuran yang lebih objektif untuk korupsi, yaitu jumlah kasus korupsi yang diputus bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, dan tingkat kemiskinan yang diukur dengan prosentase penduduk miskin.
Dengan model linear, hasil penelitian menunjukkan korupsi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
Selanjutnya, dilakukan analisis dengan fungsi kuadratik untuk variabel korupsi. Hasil menunjukkan korupsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana pengaruh korupsi kuadrat terhadap kemiskinan bernilai positif dan signifikan.
Hal ini menunjukkan semakin tinggi level korupsi, maka dampak terhadap prosentase penduduk miskin akan semakin besar.
Ben Freidman, ekonom dari Universitas Harvard, mengatakan: Pertumbuhan yang lambat ketika disertai dengan ketimpangan yang semakin melebar, dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan saling tidak percaya dan sering kali kebencian."
Selain menekan perilaku korup, upaya untuk menekan kemiskinan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini harus dipacu. Caranya, di Indonesia, membangun sektor pertanian yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Ini harus diwujudkan.
Layar telah dikembangkan dan pantang surut lagi. Pertanian telah dipilih menjadi salah satu prime mover pembangunan. Menjadikan sektor pertanian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah pilihan yang patut diapresiasi dan didukung.
Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong Bungaran Saragih, saat bincang-bincang, mengatakan pengamatan empiris menunjukkan tidak banyak negara di dunia ini yang dapat mencapai tahapan pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa) berbasis ilmu dan teknologi modern tanpa didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanian yang handal dan kuat.
Bahkan bagi banyak negara di dunia yang pendapatan per kapitanya kurang lebih US$2.500 pertanian masih menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasionalnya. Bagi negara-negara tersebut pertanian menjadi tulang punggung bagi tegaknya suatu ekonomi negara.
Pertanian tidak saja menyediakan kebutuhan pangan penduduknya, tetapi juga sebagai sumber pendapatan ekspor (devisa), dan sebagai pendorong dan penarik bagi tumbuhnya industri nasional.
