Bisnis.com, BALIKPAPAN—Serikat Pekerja Mathilda Pertamina Balikpapan meminta pemerintah pusat untuk memberikan 100% hak pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina dan menolak pembagian pengelolaan dengan Total E & P dan Inpex Corporation.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi SP Mathilda Pertamina Balikpapan Mugianto mengatakan pihaknya menentang adanya intervensi asing dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dapat dilakukan oleh BUMN.
“Sejak 1967 Blok Mahakam dikelola Total, kami rasa itu sudah cukup. Negara kan punya national oil company, yakni PT Pertamina. Seyogyanya Pertamina lah yang harus dibesarkan oleh negara,” tuturnya, Jumat (20/3/2015).
Menurutnya, persediaan minyak mentah di Blok Mahakam memang tak lagi banyak, namun masih ada kandungan gas yang besar di blok tersebut, sehingga dengan hak pengelolaan penuh pihaknya juga dapat menyediakan pasokan gas untuk PT Badak NGL.
Dia mengatakan selama ini pihaknya mendengar isu-isu mengenai kemampuan Pertamina dalam hal sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang diragukan dapat mengelola Blok Mahakam dengan baik.
“Ini yang kami mau tegaskan, banyak isu miring tentang kemampuan kami. Pertamina ini cukup berpengalaman. Seluruh pekerja kami juga siap mengelola Blok Mahakam,” lanjutnya.
Dia berpendapat saat ini terdapat upaya ‘begal Blok Mahakam’ di pemerintahan pusat yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak berwenang dalam mengambil keputusan hak pengelolaan.
“Nuansa politiknya sangat kental di pusat sana. Jadi kami minta Presiden harus tegas menunjuk Pertamina untuk pengelolaan Blok Mahakam pasca kontrak Total E&P selesai,” tukasnya.
