Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok mengeluhkan melambungnya tarif layanan lift on-lift off (Lo-Lo) kontener di fasilitas depo penumpukan peti kemas kosong (empty) eks impor maupun ekspor.
Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim, mengatakan seluruh fasilitas depo kontener empty saat ini sudah berada di luar pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pengawasan tarif layanannya luput dari pengawasan instansi terkait (Otoritas Pelabuhan) maupun manajemen Pelindo II Tanjung Priok.
Dia, mengatakan, ALFI DKI menerima keluhan dan perusahaan forwarder dan logistik di Tanjung Priok mengenai mahalnya biaya layanan di depo empty saat hendak mengembalikan kontener impor maupun menggunakan kontener untuk kegiatan ekspor.
"Kami banyak menerima keluhan perusahaan anggota ALFI. Karena tarif layanan di depo empty jauh lebih mahal dari tarif di dalam pelabuhan.Ini menyebabkan biaya logistik membengkak,"ujarnya kepada Bisnis,hari ini, Kamis (19/3).
Dia mengatakan, tarif Lo-Lo di depo empty yang ada di luar pelabuhan Priok saat ini mencapai Rp.300.000 s/d Rp.380.000 untuk peti kemas ukuran 20 kaki, sedangkan untuk peti kemas ukuran 40 kaki dikutip mencapai Rp.400.000 s/d Rp.450.000.
Padahal, kata Adil, tarif lift on maupun lift off (Lo-Lo) yang berlaku di Pelabuhan Priok sesuai SK Direksi Pelindo II, untuk peti kemas ukuran 20 kaki Rp.187.500/bok, dan ukuran 40 kaki Rp.281.300/bok.
Adil mengatakan, isntaansi terkait dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI, perlu melakukan pengawasan terhadap operasional depo empty di luar pelabuhan Priok itu sebab izin operasi depo dikeluarkan oleh instansi tersebut.
Selain itu, kata dia, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok perlu menertibkan tarif diepo empty tersebut sebab, kegiatan di depo empty juga berkontribusi penuh pada aktivitas logistik ekspor impor.
"Jangan cuma tarif di dalam pelabuhan yang ditertibkan, yang diluar pelabuhan juga harus ditertibkan, sebab tarif depo empty ini sudah liar,"paparnya.
Adil mengatakan, ALFI DKI sudah pernah menyampaikan supaya dilakukan pembahasan tarif kesepakatan terhadap layanan di depo empty itu yang bersifat business to business (b to b) antara penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan Priok.
"Tetapi rupanya para pengelola depo empty diluar pelabuhan Priok itu seperti tidak mau tersentuh dengan aturan yang ada di pelabuhan. Ya seperti ini dampaknya, biaya logistik tidak bisa dikendalikan,"paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
