Bisnis.com, JAKARTA - Demi mencegah tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, perusahaan berlisensi PKP2B bakal diwajibkan melaporkan data permukaan agar pengembangan tambang bawah tanah bisa digenjot.
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengungkapkan dalam penambangan terbuka (open pit) tidak semua cadangan batu bara bisa tereksploitasi.
"Open pit ada batasnya, tidak bisa ke dalam. Ke depan, akan banyak underground mining yang akan dibangun," ujarnya, Selasa (17/3/2015).
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan meminta perusahaan berlisensi Perjanjian Karya Pertambangan Pengusahaan Batubara (PKP2B), terutama yang besar untuk menyuguhkan informasi permukaan batubara yang ada di dinding open pit secara rinci.
Dengan demikian, pihaknya bisa mengetahui wilayah kerja mana saja yang bisa dikembangkan untuk penambangan underground.
Menurutnya, dengan pengembangan tambang underground maka tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung atau kawasan lainnya bisa dihindari. Dengan demikian, lanjutnya, penggunaan lahan di permukaan bisa seefisien mungkin.
"Kita ingin membuat kebijakan sebelum penutupan tambang dilakukan optimalisasi penambangan batubara," katanya.
Sukhyar menjelaskan pekan lalu pihaknya berkunjung ke China untuk meninjau pabrik mesin yang memproduksi hidrolik untuk penyangga underground.
Selain itu, juga termasuk conveyor belt dan mesin yang membuat lobang. Tak hanya itu, juga ada mesin pengeruk batubara underground.
Harapannya, pabrik itu bisa dibangun di Indonesia untuk mendukung pengembangan tambang bawah tanah. "Sayangnya, di pabrik itu semuanya robotic sehingga untuk bisa diterapkan di Indonesia butuh waktu panjang," katany
