Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha menantikan kehadiran lembaga pembiayaan khusus industri yang diproyeksikan beroperasi mulai 2016.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyatakan kehadiran lembaga pembiayaan tersebut harus dikoordinasikan dengan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak ada tumpang tindih.
"Kalau Kemenperin insiasikan lembaga pembiayaan ini tentu bagus. Kalau memang ini benar digagas ya bagus," ucapnya kepada Bisnis, di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Kementerian Perindustrian menyatakan pembahasan soal lembaga pembiayaan industri sedang dibicarakan lintas kementerian. Gagasan ini menggantikan wacana soal bank industri yang sempat mengemuka dari benak kementerian.
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Haris Munandar menyatakan semula Kemenperin menilai untuk menjaga industri dari gejolak ekonomi, baik berupa fluktuasi kurs maupun suku bunga acuan BI, perlu ada bank khusus yang memberikan bunga lebih terjangkau.
“Dulu rencana bikin bank industri memang lalu sekarang berubah jadi LP2I ini [Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia]. Kemenperin menjadi bagian dari LP2I ini,” kata Haris saat dihubungi Bisnis.
Sejauh ini belum ditentukan kelompok industri pengolahan apa saja yang akan diprioritaskan bisa mengakses kredit dari lembaga pembiayaan nonbank tersebut. Asumsi Kemenperin, tidak hanya sektor prioritas menengah dan besar tetapi juga industri kecil.
Manakala rerata bunga kredit perbankan sekarang di atas 11%, Perindustrian memastikan lembaga khusus ini bisa memberikan persentase satu digit. Belum dapat dipastikan berapa pinjaman yang bisa diajukan pengusaha, diperkirakan kebutuhan dana Rp50 triliun pun bisa difasilitasi.
Lembaga pembiayaan khusus industri yang lebih luas tercakup dalam program LP2I ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Perindutrian menginginkan program ini terealisasi mulai 2016. Mengingat LP2I bukan proyek swasta maka pemerintah akan myertakan modalnya.
Lembaga pembiayaan khusus untuk industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat memperkuat imun pengusaha sehingga tahan banting hadapi fluktuasi ekonomi. Lembaga pembiayaan khusus yang dinaungi pemerintah diharapkan bisa memperkuat permodalan industri.
RI tidak cuma butuh pendalaman struktur industri guna mengikis adiksi impor bahan baku. Penguatan permodalan dibutuhkan pula supaya bisnis terhindar dari kredit bank macet dan opsinya adalah lembaga pembiayaan khusus ini.
Kelak pelaku industri tidak perlu terbebani dengan kredit perbankan yang suku bunganya belasan persen. Pasalnya lembaga pembiayaan khusus industri menyediakan kredit berbunga satu digit.
“Lembaga pembiayaan sudah ada tetapi untuk ekspor, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang sedang kami wacanakan adalah pembiayaan yang tidak hanya untuk industri berorientasi ekspor tetapi juga dalam negeri,” ujar Haris.
Gagasan soal lembaga pembiayaan ini tidak hanya dimatangkan Kemenperin melainkan pula Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam cakupan yang lebih luas akan disusun payung hukum bagi lembaga pembiayaan pembangunan berupa undang-undang.
Regulasi itu dapat diturunkan ke dalam peraturan pemerintah (PP). Berdasarkan regulasi turunan ini Kemenperin akan menangani lembaga pembiayaan khusus untuk industri pengolahan nonmigas. “Kami akan jadi bagian dari UU itu bersama Kemenkeu, Kementan, dan lainnya,” ujar Haris.
