Blok Mahakam: Kaltim Ngotot Gandeng Swasta

Bisnis.com, SAMARINDA – Pemprov Kaltim bersikukuh bakal mengandeng pihak swasta sebagai penyandang dana dalam akuisisi saham pengelolaan Blok Mahakam. Bahkan, pemprov mewacanakan pembentukan konsorsium antara BUMD dengan pihak swasta tersebut.

Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan kerjasama dengan pihak swasta dilakukan karena terlalu beresiko jika mengandalkan anggaran daerah saja. Dia mengakui APBD Kaltim sangat terbatas sebab proyek pembangunan yang tengah berjalan di Kaltim membutuhkan dana yang sangat besar.

“Tidak bisa kalau tidak gandeng swasta. Kalau mengandalkan APBD saja tentu tidak mungkin,” katanya kepada Bisnis, Rabu (11/3).

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak awal pekan lalu membeberkan klausul dan skema pengelolaan saham kerjasama aktif (working interest/WI) di blok tersebut. Dalam paparannya, porsi nasional dalam pengelolaan blok itu bakal ditetapkan sebesar 70%, sementara 30% sisanya akan diserahkan ke Total E&P Indonesie.

Nah, dari porsi 70% itu, pihaknya bakal meminta jatah sebesar 19%, sedangkan sisanya sebesar 51% dimiliki Pertamina.
Selanjutnya, dari porsi 19% itu bakal dibagi dengan kabupaten Kuta Kartanegara (Kukar) dengan porsi kepemilikan 11,4% (60% dari 19%) untuk Pemprov Kaltim dan 7,6% (40% dari 19%) untuk Pemkot Kukar.

Kemudian, dalam pengelolaannya, baik Pemprov Kaltim maupun Pemkot Kukar bakal menyerahkan pegelolaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah dibentuk. Pemprov Kaltim melalui Perusda Mandiri Migas Pratama (MMP) menggandeng PT Yudhistira Bumi Energi (YBE).

Kerjasama dengan YBE ini menempatkan YBE sebagai pihak yang bakal menaggung seluruh investasi dan juga risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan itu.

Oleh karena itu, YBE bakal mendapatkan porsi saham lebih besar yakni 80%, sementara MMP selaku representasi pemda hanya 20% saja.

Sementara itu, Pemkab Kukar melalui Perusda Tunggang Parangan (TP) sudah menyiapkan anak perusahaan bernama PT Mahakam Gerbang Raja (MGR). Selanjutnya, MGR dikabarkan bakal mengandeng perusahaan swasta.

“Proses sharing disepakati 51% untuk MGR dan 49% untuk CPU,” ungkap Dirut Perusda Tunggang Parangan Adenani di Samarinda.

Menurutnya, kerjasama ini dibutuhkan mengingat dalam operasionalnya membutuhkan investasi besar dan kontraktor yang profesional.

Dia mengatakan pihaknya sangat siap dengan pendanaan dan juga resiko yang bakal dibebankan ke perusahaannya.