Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajukan usulan pinjaman luar negeri antara US$15 miliar hingga US$23 miliar untuk menjamin pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas selama lima tahun ke depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bersaran usulan tersebut telah disepakati bersama dalam rapat persiapan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Selanjutnya, usulan tersebut akan diajukan kepada Wakil Presiden untuk mendapat persetujuan.
“Ini usulan kami sekitar US$15 miliar sampai US$23 miliar yang nanti akan difinalkan hari Senin bersama Pak Wapres,” katanya di Jakarta, Jumat (27/2).
Basuki mengatakan sebagian besar dana pinjaman itu akan dialokasikan untuk infratruktur pendukung akses aman air minum dan sanitasi layak yakni mencapai US$5 miliar. Hal ini tidak terlepas dari target Millennium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota PBB lainnya.
Menyusul setelah itu, untuk pembangunan jalan tol diusulkan US$3 miliar dan untuk konektivitas berupa pembangunan jalan dan jembatan US$2 miliar.
Sementara itu, untuk pembangunan waduk diusulkan US$1,5 miliar, sedangkan untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi diusulkan US$1,6 miliar. Selanjutnya, untuk pengendalian banjir US$1,6 miliar dan untuk pembangunan perumahan US$1 miliar.
“Itu perhitungan minimalnya. Ini untuk menjamin agar program-program yang ada di RPJMN itu dapat benar-benar dicapai,” kata Basuki.
Basuki mengatakan, pinjaman tersebut akan didatangkan dari sejumlah mitra yang selama ini telah bekerja sama. Setelah usulan anggaran disepakati, Kementerian Keuangan dan Bappenas akan mulai melakukan pendekatan dengan mitra-mitra tersebut.
Sementara itu, menurut Basuki untuk tahun anggaran 2015 Kementerian PUPR telah menyerap anggaran pinjaman luar negeri mencapai Rp9 triliun. Menurutnya, sebagian besar sumber pinjaman berasal dari JICA dan Worl Bank.
“Dari Jepang yang terbesar sekitar 30,8% dan IBRD 26%,” katanya.
Pinjaman luar negeri tersebut akan digunakan untuk mengerjakan 17 proyek Ditjen Sumber Daya Air, 13 proyek Ditjen Bina Marga, dan 24 proyek Ditjen Cipta Karya.
Basuki mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk dapat memanfaatkan utang luar negeri yang murah.
“Karena kita akan masuk ke negara middle income dan kalau sudah masuk ke situ tidak punya fasilitas ini lagi,” katanya.
