Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Minta Kemenhub Atur Tukang Ojek

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana mengatakan pihaknya sudah pernah menyarankan kepada Kementerian Perhubungan untuk membuat aturan, setidaknya dalam bentuk keputusan menteri, untuk memberikan payung hukum kepada ojek.
Fatkhul Maskur
Fatkhul Maskur - Bisnis.com 24 Januari 2015  |  23:55 WIB
Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi punya motor, akhirnya menjadi tukang ojek.  - travelfish.org
Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi punya motor, akhirnya menjadi tukang ojek. - travelfish.org

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana mengatakan pihaknya sudah pernah menyarankan kepada Kementerian Perhubungan untuk membuat aturan, setidaknya dalam bentuk keputusan menteri, untuk memberikan payung hukum kepada ojek.

"Sudah beberapa kali Komisi V menanyakan karena ojek belum ada aturan hukumnya. Padahal keberadaan ojek sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil," kata Yudi Widiana ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Yudi mengatakan ojek sebagai transportasi umum memang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, fenomena ojek tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Selain itu, negara juga perlu hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, termasuk kepada pengemudi dan penumpang ojek. Pemerintah juga tidak bisa menafikan adanya komunitas-komunitas ojek.

"Kepmen tentang ojek minimal mengatur tentang keselamatan bagi pengemudi dan penumpang ojek. Apalagi, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi punya motor, akhirnya menjadi tukang ojek," tuturnya.

Dengan tidak diaturnya ojek sebagai transportasi umum, Yudi membenarkan bila terjadi kecelakaan terhadap ojek, baik pengemudi maupun penumpangnya tidak akan mendapatkan asuransi.

Tidak adanya regulasi tentang ojek, berarti terjadi kekosongan hukum. Namun, Yudi mengatakan negara harus tetap bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada penyedia jasa dan pengguna ojek.

"Ojek perlu diatur dan ditata. Namun, penataan itu jangan sampai merugikan atau mengganggu masyarakat. Di beberapa tempat, keberadaan ojek yang tidak teratur memang mengganggu, bahkan membuat lalu lintas macet. Namun, keberadaannya diperlukan masyarakat, " katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojek stasiun tanah abang Ojek

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top