Bisnis.com,SEMARANG—Kementerian Perdagangan mengklaim rencana penghentian kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) atas usulan Kementerian Perindustrian tidak berpengaruh siginifikan terhadap perolehan nilai ekspor Indonesia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Zainal Arifin mengatakan ekspor tetap berjalan ke berbagai negara maju apabila IJEPA tidak diteruskan.
Dia mengakui standar produk yang masuk ke Jepang cukup tinggi, sehingga Indonesia kurang mampu memenuhi standar tersebut.
“Penghapusan IJEPA tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia,” paparnya Zainal disela-sela seminar Upaya Mendorong Ekspor Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Selasa (13/1/2015).
Informasi yang dihimpun Bisnis, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang cenderung bergerak lambat rerata berkisar 5%-7% per tahun. Sebaliknya barang-barang dari Jepang masuk begitu deras ke pasar Indonesia dan tumbuh pesat rata-rata 17%-25% per tahun.
Akibatnya, Indonesia mengalami desifit perdagangan yang semakin melebar terhadap Negeri Sakura itu hingga mencapai sekitar US$3 miliar. Padahal, sebelum IJEPA diberlakukan, Indonesia masih mengantongi surplus dalam perdagangan dengan Jepang hingga US$6,6 miliar.
Kondisi tersebut membuat Kemenperin berencana menghentikan kerja sama kemitraan ekonomi bilateral IJEPA karena tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Artinya, kerja sama itu dianggap semata-mata hanya menguntungkan Jepang selaku mitra dagang.
“Harusnya dengan IJEPA ada beberapa kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia. Namun saya akui standardisasi barang yang masuk ke Jepang cukup tinggi,” ujarnya.
Zainal mengatakan Indonesia belum terbiasa menerapkan standardisasi produk dengan kualitas unggul dan mutu barang berkelas tinggi. Oleh karena itu, kata dia, sudah saatnya eksportir domestik ke depan harus mampu menciptakan produk yang diminati banyak negara.
