Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simajorang berharap pemerintah serius menjamin ketersediaan daging sapi jenis secondary cut dan jeroan bagi pelaku usaha.
Pasalnya, dia meragukan kemampuan pasokan daging dalam negeri dapat memenuhi semua permintaan dunia usaha di sektor jasa, seperti perhotelan, restoran sampai industri rumahan yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Saya meragukan daging dalam negeri saja dapat menjamin ketersediaan. Nanti kalau terbukti tidak tersedia (pemerintah) malah lempar-lempar bola,” katanya kepada Bisnis, (8/1/2015).
Menurutnya, yang dibutuhkan pelaku usaha adalah barang yang ada di pasar, terlebih kebutuhan daging dinilai akan terus meningkat karena bertumbuhnya kelas menengah di dalam negeri.
“Ini kan kelihatannya dipaksakan untuk mengarah ke swasembada. Tidak apa-apa bila memang daging betul tersedia. Tapi apa iya?” katanya.
Sarman berharap mekanisme perdagangan sapi jenis secondary cut dan jeroan dikembalikan seperti dahulu yaitu sistem buka tutup impor, sehingga eksportir tetap menyediakan stok yang dibutuhkan sementara peternak tidak merasa merugi.
Per 31 Desember, hasil monitoring seluruh kandang feedlotter di DKI Jakarta menyatakan jumlah sapi mencapai 261.000 ekor atau setara dengan 50.000 ton daging.
Kementan mengatakan tidak akan memberikan rekomendasi impor daging sapi jenis secondary cut dan jeroan karena jumlah stok daging tersebut dan pasokan daging lokal telah cukup memenuhi kebutuhan daging pada tahun ini.
Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pedagangan yang tercantum dalam UU. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baru disahkan tahun lalu.
Dalam pasal 36 B dinyatakan pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri hanya dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
