Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan setiap kegiatan ekspor yang dilakukan pengusaha nasional harus menggunakan letter of credit (L/C) agar nilai devisa dan volumenya tercatat.
Di hadapan ratusan kepala daerah, Kalla mengeluhkan aktivitas ekspor yang tidak menghasilkan devisa ke negara. Padahal, ekspor yang mayoritas sumber daya alam mentah, menyisakan kerusakan dan bencana alam.
"Semua nanti ekspor harus pakai L/C. Yang mengekspor batu bara, nikel ketahuan berapa jumlahnya. Jangan sampai ekspor habis hutan, tetapi devisanya di Singapura dan Hongkong," tuturnya dalam penutupan Musrenbangnas 2014, Kamis (18/12).
Kalla menuturkan pemerintah akan tegas dalam menerapkan kewajiban penggunaan L/C dalam aktivitas ekspor. Bahkan, JK secara rutin menanyakan kepada Menteri Perdagangan terkait regulasi tersebut.
"Kita akan keras itu. Mendag sudah menyiapkan SK-nya. Tiap hari saya kontrol, mana itu SK. Jadi tidak ada lagi yang bisa main-main, ekspor tanpa diketahui oleh pemerintah oleh Anda semua para gubernur, bupati mesti tahu berapa jumlahnya," ujar JK.
Wapres mengatakan saat ini, dunia usaha dan pemerintah memiliki sudut pandang yang berbeda terkait ekspor. Bagi pengusaha, ekspor adalah berjejernya kapal dengan kontainer yang mengangkut batu bara, nikel, dan berbagai jenis barang. Sedangkan pemerintah menilai kegiatan ekspor terkait dengan masuknya devisa ke kantong negara.
JK menilai kewajiban penggunaan L/C untuk ekspor, bukan dimaksudkan untuk menyulitkan pengusaha, namun untuk membuat pencatatan ekspor dan devisa lebih teratur.
"Kalau tidak mau, tidak usah ekspor. Kita mulai budaya disiplin, bukan hanya pribadi, tetapi juga perusahaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
