Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia memiliki reputasi yang buruk akibat kerap gagal merealisasikan berbagai rencana pembangunan yang ambisius. Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji reputasi tersebut akan berubah seiring dengan kebijakan pemerintah yang lebih tegas di bawah pemerintahan yang baru.
Komitmen tersebut disampaikan JK dalam pertemuan dengan konsul bisnis Amerika Serikat untuk wilayah ASEAN (US Asean Business Council) yang terdiri dari pelaku usaha asal AS yang memiliki bisnis di Indonesia.
Wapres mengakui program pemerintah sering tertunda atau bahkan gagal terlaksana karena pejabat pelaksana pemerintah ragu dalam mengeluarkan kebijakan.
Salah satu penyebab hal tersebut, menurutnya, adalah ketakutan birokrat terperangkap kasus korupsi akibat diskresi kebijakan yang mereka ambil.
“Banyak birokrat kami sangat takut tersangkut korupsi, makanya mereka mempelajari dan rapat berkali-kali,” katanya di Kantor Wapres, Kamis (11/12).
JK memiliki solusi agar keraguan serupa tidak terulang. Para aparat, jelasnya, akan mendapat instruksi yang tegas dan jelas langsung dari pejabat pemerintah tertinggi termasuk dari Presiden Joko Widodo dan dirinya.
“Kami akan ubah dari tadinya menunggu pertimbangan hukum menjadi instruksi langsung dari atas. Itu yang akan kami berikan, perintah,” katanya.
Selain itu, Wapres mengatakan akan ada komitmen bersama dari Polri dan Kejaksaan Agung untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi para aparat dalam pengambilan keputusan.
JK menjawab pernyataan CEO General Electric Indonesia Handry Satriago tentang reputasi pemerintah Indonesia yang sering gagal merealisasikan rencana dan programnya.
Dia mengakui pemerintah Indonesia memiliki strategi dan perencanaan yang sangat hebat termasuk rencana membangun 15.000 kilometer jalan dan pembangkit listrik dengan kapasitas total 35.000 megawatt. Namun, sebagian besar dari rencana tersebut tidak bisa teralisasi.
Kegagalan tersebut membuat kepercayaan calon investor kepada pemerintah Indonesia rendah. Kepercayaan investor, lanjutnya, bisa diraih jika pemerintah bisa merealisaskan 60%—70% dari rencana kerja yang disusun.
“Yang paling penting buat kami adalah say/do ratio. Ekskusinya Pak, apa yang dikatakan dan apa yang benar-benar dilaksanakan. Reputasi ini, yang ingin kami katakan ke perusahaan induk kami, bahwa Indonesia sudah berubah,” kata Handry kepada Wapres. (Bisnis.com)
