Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah menunda kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% terhadap komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Wakil Ketua AEKI Jabar Iyus Supriatna menilai penerapan PPN sangat merugikan terhadap petani yang pendapatannya belum cukup dan kesejahteraannya masih rendah.
Dia beralasan para eksportir dipastikan enggan menyerap produksi kopi dari petani dengan jumlah besar karena harga yang cukup tinggi. Apalagi, katanya, eksportir di Jabar masih memiliki keterbatasan modal.
“Jangan sampai kebijakan ini menggerus petani sehingga penyerapan produksi kopi terancam menurun,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/12).
Iyus mengaku saat ini eksportir cukup kesulitan karena akumulasi beban yang terjadi salah satunya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Maka dari itu, lanjutnya, jika penerapan PPN terus dilakukan maka akan semakin memberatkan.
“Eksportir harus memutar otak jika harus melakukan pinjaman modal ke bank karena bunga yang cukup tinggi,” jelasnya.
Dia melanjutkan semestinya pemerintah menggenjot produksi kopi dengan sentuhan teknologi modern serta insentif lebih terhadap petani, sehingga lebih memacu kinerja ekspor agar tetap tumbuh.
Dia mengatakan saat ini merupakan momentum tepat untuk menggenjot produksi kopi karena produsen kopi besar dunia Brasil saat ini masih dalam recovery pasca-anomali cuaca yang melanda kawasan tersebut.
Anggota Asosiasi Kopi Luwak Indonesia (AKLI) Hermin Karlina menilai kebijakan penerapan PPN 10% akan menyulitkan proses kerja petani.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan merugikan petani dan menguntungkan para pedagang.
“Petani kopi di kawasan Bandung itu banyak, namun belum ada yang mengerti tentang perpajakan tersebut. Sebaiknya kebijakan tersebut dihapus,” ujarnya.
Pihaknya sendiri saat ini tengah dalam upaya pengembangan kopi luwak di Manglayang dengan mengelola 26 ekor luwak, yang dibantu oleh 3 warga lokal.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Pengusaha Kopi Jabar Enjang Rohmana mengaku penerapan PPN itu merupakan upaya baik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Selain itu juga, jumlah kopi Jabar yang diekspor itu masih kecil tidak lebih belum 1%. Pengenaan PPN itu maksudnya baik pemerintah untuk kebaikan masyarakat," katanya.
Menurutnya, yang paling penting untuk terus didorong saat ini bagaimana para pelaku kopi asal Jabar itu bisa langsung menjual langsung ke luar negeri tanpa harus melalui buyer dari daerah lainnya baik Medan atau Surabaya. “Hal ini yang perlu terus diperbaiki pemerintah.”
Menurutnya, saat ini para petani kopi di Bandung selatan tengah menanti kedatangan musim panen yang akan tiba pada Februari 2015 mendatang.
Pihaknya memprediksi pada panen berikutnya bisa menghasilkan kopi tambahan sebanyak 10.000 ton biji kopi.
LAHAN KOPI DIRUSAK
Secara terpisah, sedikinya 6.600 tanaman kopi milik PTPN VIII di kebun Talunsantosa, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung diduga dirusak oknum petani dengan cara disemprot menggunakan herbisida.
Administrator Kebun Talunsantosa Wawan Purnawarman mengatakan pihaknya telah melaporkan kasus pengrusakan tersebut kepada aprat kepolisian agar bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Setelah kami selidiki yang melakukannya itu adalah masyarakat atau buruh tani. Padahal di lahan kopi itu ada tumpang sari sayuran milik masyarakat juga," katanya.
Menurutnya, masyarakat yang diduga telah melakukan itu telah diinterogasi. Akan tetapi, mereka membantah secara sengaja menyemprotkan racun pembasmi rumput
"Kami telah bantu mereka dengan memberikan jarak tanaman kopi untuk ditanami sayuran. Harusnya jarak 2 meter ini jadi 4 meter. Itu untuk mengakomodir para petani. Area perusakan itu ada di HGU yang bermitra dengan petani," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
