Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah mulai mengubah pendekatan investasi per bidang usaha prioritas pemerintah lewat one stop service setelah sebelumnya pendekatan dilakukan lewat kementerian/lembaga. Langkah ini sejalan dengan peninjauan insentif perpajakan industri penyokong visi Presiden di bidang kemaritiman.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan mendahulukan perizinan beberapa jenis bidang usaha yang berefek ganda sehingga bisa memberikan pengaruh besar pada percepatan pembangunan.
Kemudian ada konsen bidang usaha prioritas itu memberi impact banyak, mulai listrik, pangan, maritim, dan industri padat karya. Tentu nanti perlu dicari lagi. Dari situ kita akan lebih push, kata dia seusai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (2/12/2014).
Sistem yang ditargetkan bisa selesai akhir Januari ini, sambungnya, berdampak pada pusat jalur masuk dan keluar perizinan. Artinya, selama ini, perizinan dikeluarkan K/L yang bersangkutan dan dilimpahkan ke BKPM. Sekarang, tiap bidang usaha langsung ke BKPM. Kondisi ini membuat K/L yang bersangkutan lah yang menyesuaikan.
Seperti diketahui, perizinan di K/L memakan waktu lama yang pada gilirannya menghambat investasi. Franky mengungkapkan dalam koordinasi kemarin, sudah didapatkan komitmen dan kesepakatan semua kementerian terkait perubahan pendekatan ini.
Menurutnya, total izin memang sangat banyak sehingga tidak dimungkinkan penyelesaian dalam waktu singkat. Jenis bidang usaha saat ini, sambungnya, ada 1.249 jenis dan bervariasi. Dia mencontohkan, dengan fokus pada 20% jenis usaha yang berefek ganda, sebenarnya memberikan percepatan 80% pada pembangunan nasional.
Sektor usaha saat ini masih digodog. Franky menyatakan sudah mengusulkan beberapa industri yang termasuk dalam sektor usaha prioritas. Usulan tersebut, lanjutnya, akan segera dipilah-pilah kembali. Mitigasi bidang usaha prioritas tersebut akan dilakukan dengan koordinasi BKPM.
Hingga akhir Januari, BKPM akan melakukan sinergi nasional, yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebutan lain one stop service di BKPM, sinergi di tingkat I dan II (daerah), dan persiapan sistem.
Akhir Januari sudah berjalan. Tinggal nanti bidang usahanya yang mana, Itu yang kita kaji sekarang, kata dia.
Mantan Ketua Apindo ini mengklaim adanya pertumbuhan investasi yang lebih bagus dengan mulai diimplementasikannya PTSP ini. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah memperkirakan ada percepatan pertumbuhan investasi 15% pada tahun depan.
