Bisnis.com, JAKARTA Akumulasi anjloknya harga komoditas pasar global dibarengi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertengahan bulan lalu membuat petani perkebunan rakyat nyaris nombok.
Kondisi itu tergambar dari rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan nilai tukar petani tanaman perkebunan rakyat (NTPR) salah satu indikator kesejahteraan petani pada November 2014 anjlok di level 100,05 turun 0,87 poin dari bulan sebelumnya 100,92.
NTPR November 2014 tersebut juga merupakan capaian terendah sejak enam tahun, persisnya Desember 2008 di level 100,01. Walaupun demikian, kondisi perekonomian global khususnya dari negara-negara tujuan ekspor nasional sudah menunjukkan adanya perlemahan NTP mulai awal tahun yang tidak bisa lebih tinggi dari 102,45.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan anjloknya NTPR itu dikarenakan ada kenaikan dari aspek konsumsi rumah tangga dan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Biaya hidup naik karena minimal anggaran rumah tangga digunakan beli bensin motor dan solar untuk peralatan pertanian, ujarnya, Senin (1/12/2014).
Sasmito mengungkapkan sebenarnya harga rata-rata komoditas pekebunan bulan itu masih naik 0, 48%, tapi indek biaya produksi naik 0.80% dan indeks biaya hidup sehari-hari petani perkebunan rakyat naik 1.51% sehingga NTPR jadi -0,86%.
Seperti diketahui, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli masyarakat di pedesaan yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (lt) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb).
Ketika lt lebih kecil dari lb, petani tersebut nombok. Data November 2014, besaran lt dalam NTPR 114,92 hanya naik 0,55 poin dari bulan sebelumnya. Sementara, besaran lb berada di level 114,86, naik 1,53 poin dari periode sebelumnya.
Sasmito juga menegaskan turunnya turunnya NTPR juga ada efek dari demand global yang tidak tumbuh cepat, sementara produksi jalan terus. Kondisi ini pada gilirannya membuat harga komoditas dibanting. "Harga global kurang kondusif tapi ekspor tetap dilakukan, makanya on sale," ujar dia.
Menurutnya, pemerintah perlu menekan dampak kenaikan BBM bersubsidi secara sistematis dan mendorong peningkatan value added komoditas pertanian melalui perbaikan pasca panen dan kontrol kualitas.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan perluasan tujuan eskpor ke negara-negara nontraditional selain tujuan utama ekspor nasional misalnya Afrika, Timur Tengah, Rusia, Bangladesh, Iran, Pakistan, dan Amerika Latin.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati menegaskan ongkos produksi yang cenderung naik sementara permintaan terutama ekspor menyebabkan NTPR turun. Menurutnya, itu merupakan konsekuensi logis jika pemerintah hanya berkutat pada komoditas primer yang rentan pada situasi global.
Pemerintah perlu segera mengeksekusi industri pengolahan dalam negeri untuk mensuplai permintaan dalam negeri, kata dia.
Dengan adanya industri pengolahan hasil perkebunan sepertI CPO dalam negeri akan menjaga stabilitas harga. Eksekusi langkah tersebut membuat perbaikan dari sisi tata niaga, khususnya dalam hal distribusi yang selama ini menyedot ongkos cukup besar.
Enny juga mengimbau pemerintah segera melakukan reformasi di dalam pertanian pangan. Seperti diketahui, dari awal tahun hingga November 2014, nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) konsisten di bawah 100, menggambarkan terjadinya kerugian di level petani.
NTPP per November 2014 sebesar 99,79 memang mengalami kenaikan 0,39% dari bulan sebelumnya 99,41. Namun tetap saja, petani pangan masih rugi. Sejalan dengan kenaikan harga BBM bersubdisi, nilai tukar petani di mayoritas sektor mengalami penurunan sehingga NTP total turun 0,49% di posisi 102,37 dari posisi 102,87 pada Oktober 2014
Pemerintah, sambungnya Enny, harus menjamin betul adanya pembenahan infrastruktur setelah mengeksekusi penaikan harga BBM bersubsidi sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk nasional dari produk impor.
Ekonom PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menegaskan pemerintah harus mengambil langkah cepat atas kondisi-kondisi yang menyangkut penurunan kesejahteraan sosial. Langkah penyelamatan, sambungnya, bisa dilakukan dengan implementasi dana des
