Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah optimistis inflasi akan kembali menciut pada Desember 2014, bahkan diproyeksikan deflasi di awal tahun depan.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan andil dari naiknya ongkos angkutan transportasi yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga pangan sudah diantisipasi pemerintah.
"Inflasi [November 2014] sebenarnya sudah ada price in sebelum harga BBM naik, bahkan kita perkirakan dulu 2%. Pengalaman tahun-tahun lalu bulan ketiga deflasi," katanya ketika ditemui di kantornya, Senin (1/12/2014).
Dalam rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi 1,5% pada November 2014 salah satunya dipicu kenaikan tarif angkutan dalam kota dan antarkota.
Bahkan, ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberi andil inflasi tertinggi, yakni 0,80% yang kemudian diikuiti bahan makanan 0,45%.
Sebelumnya, Menko Perekonomian pun juga telah menggelar rapat koordinasi pembatasan kenaikan tarif angkutan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, untuk kenaikan tarif angkutan antar kota tidak boleh lebih dari 10% yang akan dilakukan lewat peaturan menteri perhubungan.
Untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan, kenaikan tarif disesuaikan dengan kondisi dan daya beli masyarakat setempat.
Artinya, sambung Sofyan, penyesuaian tarif menjadi wewenang pemerintah daerah dan kota masing-masing. Namun demikian, lanjut Sofyan, Kementerian Dalam Negeri dipastikan akan turut mengontrol kenaikan tarif angkutan di tiap daerah.
Apabila ada pengendalian tarif angkutan umum, dampak inflasi akan ada tambahan inflasi maksimum 2,58% yang berlaku tiga bulan, kemudian kembali turun kembali karena sudah ada penyesuaian kondisi ekonomi.
Menurut Sofyan, upaya pengendalian kenaikan tarif angkutan bukan hanya menyasar langsung pada orang, tapi juga distribusi barang.
Menurutnya, sejalan dengan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah akan tetap menjaga efektivitas logistik di pelabuhan, khususnya untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang.
“Itu sudah ada cuma kita akan meminta betul-betul dimonitor, apakah cabai dari Lombok harus antri di pelabuhan. Sehingga akan mengurangi biaya-biaya,” katanya.
