Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IV Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Bambang Hartadi menyatakan pembangunan fisik tol akses Tanjung Priok ditargetkan sudah bisa rampung pada November 2016.
"Sekarang progress pembangunan fisiknya sudah mencapai 60%. Kalau pembebasan lahannya bisa cepat, maka target penyelesaian pembangunannya bisa tepat waktu," kata Bambang kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan, progress konstruksi ditargetkan bisa semakin bertambah di tahun depan seiring dengan segera diselesaikannya pembangunan di kawasan Kalibaru.
"Lahan di Kalibaru belum lama ini sudah berhasil dibebaskan, sekarang sedang kita genjot terus pengerjaannya," ujarnya.
Menurutnya, alotnya masalah pembebasan lahan antara masyarakat dengan pemerintah, menyebabkan target penyelesaian proyek akses tol Tanjung Priok ini molor dari jadwal yang ditargetkan sebelumnya yaitu pada Juli 2015.
Hingga saat ini, sambungnya, pemerintah masih belum berhasil untuk membebaskan lahan di kawasan Simpang Jampea yang menjadi bagian dari pembangunan seksi North South Link (NS link) yang membentang dari kawasan Yos Sudarso sampai ke Simpang Jampea sepanjang 2,44 km.
Tender Ulang
Dia mengungkapkan, akibat lamanya proses pembebasan lahan untuk seksi tersebut menyebabkan kontrak pelaksanaan konstruksi untuk seksi NS Link antara pemerintah dengan kontraktor berakhir. Sehingga, pemerintah harus memulai ulang proses tender.
"Kita sedang mencari siapa yang akan membangun seksi NS link melalui proses tender. Rencananya proses tender kontraktor akan kita laksanakan pada tahun depan," tuturnya.
Berdasarkan penjelasannya, pemerintah sebenarnya telah dua kali memperpanjang kontrak dengan perusahaan gabungan SMCC-Hutama Karya sebagai kontraktor untuk seksi NS Link.
Namun, perusahaan gabungan tersebut menolak untuk diperpanjang lagi kontraknya, karena proyek pengerjaan jalan itu dinilai sudah tidak dapat memberikan keuntungan bagi perrusahannya.
