Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta mengharapkan kartu bahan bakar minyak khusus Nelayan hasil kerjasama PT Pertamina (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bisa menekan penyelewengan minyak solar.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Lili Litasari mengatakan selama ini pencatatan konsumsi minyak Solar nelayan di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dilakukan secara manual.
“Namun, dengan adanya kartu BBM khusus nelayan, kami harap pencatatan menjadi lebih tertata sehingga kami bisa mengetahui secara riil konsumsi BBM per kapal,” katanya di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya, SPDN Cilincing Jakarta Utara sebenarnya memperoleh kuota sebesar 288 kiloliter per bulan, tetapi ada pengurangan sehingga kuota Solar bersubsidi hanya 264 kiloliter per bulan.
Dia mengungkapkan nelayan di wilayah tersebut memang kebanyakan hanya memiliki kapal di bawah 10 gross tonnage (GT). Dalam uji coba tersebut hanya 19 kapal yang akan dilayani menggunakan kartu khusus tersebut.
Padahal, rata-rata ada sekitara 150 kapal yang dilayani. Dia mengungkapkan pihaknya memang telah memberikan data ke Pertamina berkaitan soal jatah minyak Solar yang harus dipasok ke SPDN karena pihaknya telah memiliki data pembagian kuota berdasarkan mesin kapal yang ada.
“Untuk pelabuhan Muara Angke dan Muara Baru memang lebih besar, karena rata-rata nelayan di wilayah itu menggunakan kapal berukuran antara 20 GT hingga 30 GT,” katanya.
Namun, dia berharap agar ke depan kartu itu juga bisa digunakan untuk mengontrol konsumsi nelayan di berbagai SPDN agar memudahkan flesibilitas nelayan untuk mengisi bahan bakar.
Selama ini, lanjutnya, nelayan hanya bisa mengisi di SPDN tempat mereka terdaftar sehingga menyulitkan nelayan ketika berlabuh di lokasi yang tidak berdekatan dengan SPDN mereka.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengungkapkan pembagian kartu BBM khusus nelayan di Cilincing merupakan desain sementara. Nantinya, lanjutnya, kartu BBM Nelayan juga akan dibagikan kepada nelayan di daerah lain.
“Sampai dengan akhir tahun, kami targetkan Fuel Card sudah bisa diterapkan di Tegal, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Sampai dengan akhir tahun, sekitar 2.400kapal kami targetkan sudah dilengkapi dengan Kartu BBM Nelayan,” katanya.
Untuk memperoleh Kartu BBM Nelayan, lanjutnya, nelayan membuka rekening tabungan yang selanjutnya mendaftarkan kartu tersebut kepada SKPD (Saturan Kerja Perangkat Daerah; Suku Dinas Perikanan dan Kelautan) untuk memperoleh kuota BBM.
Dalam Kartu BBM Nelayan akan terdata nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulanan sehingga penggunaan kartu ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.
Menurutnya, keuntungan penggunaan kartu tersebut adalah penyaluran BBM bersubsidi bisa didistribusikan secara tepat sehingga tidak ada penyelewengan. Misalnya, jatah tiap kapal per bulan 25.000 liter, ketika sisa kuota hanya 4.000 liter lalu nelayan ingin mengisi 5.000 liter, “Maka pengisian tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Sistem baru ini, lanjutnya, akan memastikan nelayan memperoleh bahan bakar dan tepat sasaran. “Saya yakin ini [kartu BBM Nelayan] bisa mengontrol itu. Lalu, tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mengawasi. Mereka akan membangun sistem. Setiap nelayan selesai melaut akan direkap hasil tangkapan. Itu akan digunakan dasar untuk kouta bulan berikutnya,” katanya.
Di sisi lain, Amirudin, Sekretaris Himpunan Nelayan Bagan Apung Kalibaru Angin Mamiri Bahari, mengatakan pihaknya belum bisa menentukan apa keuntungan dan kerugian penggunaan kartu tersebut karena masih dalam tahap uji coba.
Dia membandingkan bila menggunakan sistem yang lama, pihaknya jauh lebih mudah karena begitu membayar langsung memperoleh bahan bakar. “Sekarang kita ke BRI dulu, baru ke SPBN kita gesek, awalnya mungkin kesulitan tapi nanti pasti terbiasa,” katanya.
Hanya saja, dia mengkhawatirkan antrian panjang nelayan akan terjadi saat akan menggesek kartu tersebut ke alat token sehingga dia berharap pemerintah, Pertamina dan BRI bisa mengantisipasi hal tersebut.
Selain itu, dia mempertanyakan apakah transaksi menggunakan kartu tersebut nantinya akan dikenakan biaya administrasi sehingga pihaknya akan menjalani uji coba tersebut dalam satu bulan ke depan.
Dia berharap dengan penggunaan kartu tersebut, nelayan memperoleh bantuan dari pemerintah. Misalnya subsidi langsung di kartu tersebut. Menurutnya dengan kartu itu pemerintah bisa mengetahui nelayan mana yang aktif dan bisa memperoleh bantuan.
Selain itu, dia berharap dinas terkait segera melakukan verifikasi ulang mengenai data perubahan kapal karena data yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi kapal sekarang.
“Ada perubahan usaha, kapal kita perbesar kalau kecil di daerah ini bisa tenggelam kapalnya. Padahal jatah kuota BBM berdasarkan data lama,” katanya.
