Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk memilih prioritas pembangunan agar alokasi anggaran sebagai kebijakan fiskal dapat fokus dan terukur.
Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan selama ini prioritas yang dipilih sangat banyak dan tidak fokus. Dengan adanya kejelasan prioritas pembangunan, alokasi anggarannya pun akan efektif.
Sejalan dengan itu, politik anggarannya pun jelas dan langsung dinikmati masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor kemaritiman yang selama ini menjadi visi Presiden Joko Widodo.
“RPJMN, prioritasnya harus jelas, jangan banyak-banyak. Sehingga alokasi dananya juga clear. Politik anggaran kira harus berdampak langsung bagi masyarakat kita,” kata dia di sela-sela diskusi dengan para pengusaha yang dihadiri pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago belum lama ini.
Bambang mengungkapkan fiskal yang muncul akibat kenaikan harga bahan bakar minyak bersubidi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar pendukung sektor itu prioritas pembangunan.
Jika di bidang pertanian, pilihan politik anggaran yang dilakukan akan mampu memperbaiki taraf hidup petani dan nelayan serta meningkatkan produktivitas.
Sejalan dengan perbaikan infrastruktur dasar, Mantan Wamenkeu itu mengatakan dalam 5 tahun ke depan, pemerintah akan menggenjot industri manufaktur – hilirisasi – di sektor sumber daya alam yang ada dalam Indonesia, seperti pertanian dan pertambangan.
“Industrinya bebasis sumber daya alam kita,” tuturnya.
