Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan mulai menggunakan kebijakan perpajakan bukan hanya sebagai tumpuan pendapatan nasional, tapi juga stimulus pertumbuhan sektor industri manufaktur yang mampu menggerakan roda perekonomian lima tahun mendatang.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan tersebut dalam wujud pemberian insentif fiskal pada sektor industri substitusi impor yang pada gilirannya mampu memperbaiki tren buruknya neraca transaksi berjalan nasional.
"Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan sektor manufaktur yang tidak pernah kompetitif, padahal mampu mendukung visi kemaritiman," ujarnya saat menghadiri sebuah diskusi, Jumat (21/11).
Menurutnya, kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo.
Karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) harus benar-benar dipilih prioritas yang akan disasar.
Untuk mendukung visi presiden di sektor kemaritiman, sambungnya, insentif perpajakan akan digunakan untuk memperbanyak kapal nasional lewat industri kapal, mulai dari galangan kapal, reparasi, hingga jasa.
Walau butuh waktu yang tidak singkat, industri ini pada gilirannya akan berpeluang mengurangi defisit transaksi berjalan.
Pada 11 November 2014 lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait galangan kapal.
Ada empat poin yang disepakati untuk dibahas lebih lanjut yaitu bea masuk 0% untuk komponen impor tertentu, penyederhanaan prosedur bea masuk ditanggung pemerintah, opsi pajak pertambahan nilai (PPN) 0% yang akan dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah, dan revisi Peraturan Pemerintah No. 52/2011 soal fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk galangan kapal.
Bambang juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah pun akan memberikan insentif pada pembangunan industri boiler trafo.
Namun, penggenjotan industri tersebut tidak serta merta dilakukan secara massif karena berakibat banjirnya produk impor yang pada gilirannya berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan.
Secara gradual, substitusi impor mulai dibuat di Indonesia.
