Bisnis.com, JAKARTA-- Restrukturisasi sistem transportasi massa menjadi sorotan pemerintah untuk pengendalian second round effect atau efek ikutan yang mampu mengerek tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar bersubsidi.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan langkah yang sistemik di sektor tranportasi massa harus dilakukan karena sektor ini dinilai menjadi penyumbang inflasi terbesar. Adapun, kebijakan pembatasan kenaikan tarif angkutan umum menjadi langkah awal pemerintah.
"Dari angka-angka dan pengalaman yang lalu, dampak inflasi yang kemungkinan terjadi akibat kenaikan harga BBM itu sebenarnya yang paling besar adalah tarif angkutan umum," ujarnya seusai menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi di kantornya, Kamis (20/11).
Menurutnya, untuk kenaikan tarif angkutan antar kota tidak boleh lebih dari 10% yang akan dilakukan lewat peaturan menteri perhubungan. Seperti diketahui, Selasa (18/11) hari pertama tarif baru BBM bersubsidi, Menteri Perhubungan mengeluarkan surat menhub No. PR.301/1/7 Phb-2014 tentang penyesuaian tarif angkutan umum dan antisipasi dampak pengalihan subsidi BBM.
Dalam surat yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati/walikota itu, ada batasan besaran kenaikan tarif angkutan umum dan angkutan penyebarangan. Untuk angkutan umum, besaran kenaikan tarif kelas ekonomi untuk angkutan antarkota dalam provinsi tidak melebihi 10% dari tarif sebelumnya.
Untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan, kenaikan tarif disesuaikan dengan kondisi dan daya beli masyarakat setempat. Artinya, sambung Sofyan, penyesuaian tarif menjadi wewenang pemerintah daerah dan kota masing-masing. Namun demikian, lanjut Sofyan, Kementerian Dalam Negeri dipastikan akan turut mengontrol kenaikan tarif angkutan di tiap daerah.
Apabila ada pengendalian tarif angkutan umum, dampak inflasi akan ada tambahan inflasi maksimum 2,58% yang berlaku tiga bulan, kemudian kembali turun kembali karena sudah ada penyesuaian kondisi ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menambah inflasi 2% dari asumsi dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3%. Dengan demikian, inflasi sepanjang tahun ini akan mencapai 7,3%. Namun, khusus kelompok miskin dan hampir miskin, tambahan inflasi bisa 4,5% sehingga poverty basket inflation mencapai 9,8% tahun ini.
Sementara, Bank Indonesia mengestimasi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter akan memberikan tambahan inflasi sekitar 2,4%-2,8%. Dengan demikian inflasi akhir tahun diprediksi menjadi 7,7%-8,1%.
Kita menginginkan supaya 7,7%. Kuncinya ekspektasi inflasi harus kita patahkan dari awal dan itu kenapa kita menaikkan [suku bunga], ungkap Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat otoritas moneter merespons kenaikan harga BBM dengan ikut mengerek BI Rate di level 7,75%.
Pada saat itu, BI pun mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan.
Menurut Sofyan, upaya pengendalian kenaikan tarif angkutan bukan hanya menyasar langsung pada orang, tapi juga distribusi barang. Menurutnya, sejalan dengan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah akan tetap menjaga efektivitas logistik di pelabuhan, khususnya untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang.
Itu sudah ada cuma kita akan meminta betul-betul dimonitor, apakah cabai dari Lombok harus antri di pelabuhan. Sehingga akan mengurangi biaya-biaya, katanya.
Cabai dan bawang, sambungnya, selalu menjadi faktor inflasi yang luar biasa karena ada permasalahan yang struktural, terutama regulasi yang tidak tepat. Sofyan meminta kementerian terkait untuk melakukan studi teknologi rumah kaca. Tahun depan, pemerintah akan menguji dan mulai menerapkan secara masal untuk menjaga sisi suplai.
Sejalan dengan restrukturasi sistem transportasi, dalam jangka menengah, pemerintah akan mengimplementasikan restrukturasi angkutan kota lewat pemanfaatan gas. Menurutnya, ide ini muncul sudah dari dulu, tapi implementasinya lambat.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga mengatakan penyesuaian tarif angkutan umum akan dibarengi dengan promosi peralihan energi lain, yakni gas. Dia mengungkapkan sudah ada penambahan beberapa SPBG.
"Selain bersih, gas itu harganya lebih murah dibandingkan BBM," ungkapnya.
Menurutnya, tahu depan pemerintah akan memacu pembangunan SPBG dengan mempertimbangkan adanya insentif untuk penyelenggaranya. Namun saat ditanya insentif seperti apa, Indroyono belum dapat mengungkapkan dengan detil.
Agar masyarakat berpindah ke gas, selain PGN dan Pertamina yang menyiapkan SPBG, konsumen juga harus tertarik. nanti dicari insentif supaya orang mau pakai gas.
Dalam kunjungannya ke kantor redaksi Bisnis belum lama ini, Menkeu mengatakan implementasi penggunaan gas belum berjalan lancer karena konsep gas secara komersial dinilai tidak bagus. Adanya Peraturan Menteri ESDM yang membatasi harga jual gas untuk transportasi Rp3.100 per liter setara BBM.
"Itu yang menyebabkan produsen juga mikir-mikir," ujar Bambang.
Harga gas, sambungnya, semestinya bisa berada pada level Rp4.500 per liter setara BBM. Bahkan, bila perlu harganya dilepas karena tidak disubsidi. Selain itu, pemerintah akan mempertimbangkan converter kit gratis untuk angkutan umum. Dananya bisa diambil dari APBN.
