.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia meminta pemerintah transparan mengenai kebutuhan kapal penangkap ikan nasional yang saat ini didominasi kapal asing, sehingga industri dalam negeri mampu berkontribusi.
Edy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), mengatakan kecewa karena kapal penangkap ikan yang berlayar di Indonesia mayoritas diproduksi luar negeri, baik dari Vietnam, Taiwan ataupun negara lain.
“Pemerintahan baru tidak boleh lagi mengadakan tender secara mendadak dan cenderung tertutup, sehingga kami bisa ikut berpartisipasi. Mengenai kualitas, kami siap jangankan kapal penangkap ikan, sektor militer pun saat ini kita sudah mampu,” tuturnya kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.
Utilisasi kapasitas produksi terpasang industri galangan kapal kini berkisar antara 50% - 60% dan untuk mencapai tingkat utilitasi 80% masih memerlukan waktu yang tidak sebentar. Melihat kemampuan produksi dalam negeri, pihaknya optimis mampu berkontribusi lebih jika pemerintah menunjukkan keberpihakannya.
Saat ini kapasitas pembangunan kapal baru di Indonesia sekitar 900.000 deadweight tonnage (DWT) kapal per tahun. Sementara kemampuan untuk pemeliharaan alias reparasi kapal (docking repairs) sepanjang tahun 12 juta DWT.
“Saya optimis pemerintahan kali ini mampu memberikan solusi untuk perkembangan industri galangan kapal untuk pengangkut ikan. Dalam mencapai upaya itu, praktik pemberantasan kapal ilegal harus ditingkatkan,” katanya.
Edy menuturkan, selama ini proyek pengerjaan untuk sektor perikanan cenderung kecil, dan tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Untuk kebutuhan secara nasional, Iperindo juga mengaku tidak mengetahui seberapa besar kebutuhan kapal pengangkut ikan untuk menjelajahi laut nusantara ini.
Jika merunut proyeksi pada 2025, Iperindo berharap industri perkapalan di Tanah Air sudah mampu membangun sekaligus memperbaiki kapal hingga yang berkapasitas 300.000 DWT. Galangan juga harus bisa membuat armada
berspesifikasi khusus, seperti korvet, frigate, cruise ship, LPG carrier, LNG carrier, dan lainnya.
Dengan kemampuan yang sudah lebih tinggi, diharapkan kontribusi dari sektor seperti perikanan sudah melesat lebih tinggi. Hal ini rasional mengingat, salah satu program utama Kabinet Kerja adalah menyelenggarakan tol laut. Kapal sebagai infrastruktur utamanya, tidak lagi dilihat sebagai moda transportasi laut semata.
