Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat pemerintah kali ini harus dapat memecahkan persoalan klasik ketidaktepatan sasaran program perlindungan sosial jika harga BBM subsidi dinaikkan.
Saat harga BBM subsidi dinaikkan tahun lalu, kompensasi sosial melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) masih tidak tepat sasaran, meskipun sudah berkali-kali dirancang setiap kali penyesuaian harga BBM. Di sejumlah daerah, perangkat desa, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), bahkan pengusaha, tercatat sebagai penerima BLSM.
“Distribusi nontunai memang dapat mengurangi potensi ketidaktepatan penggunaan, tetapi belum tentu mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran karena sistem pendataan kita yang jarang dimutakhirkan,” kata Enny, Jumat (31/10/2014).
Selama masalah itu tidak diselesaikan, lanjutnya, tujuan kompensasi untuk menopang daya beli masyarakat miskin tidak akan tercapai.
Enny berharap kali ini pemerintah menyiapkan skema kompensasi yang lebih matang.