Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KEMISKINAN: Target MDGs 2015 Terancam Gagal

Penanggulan kemiskinan yang ditargetkan pada Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia pada 2015 terancam gagal jika tidak ada terobosan dari pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun depan.
Kurniawan A. Wicaksono
Kurniawan A. Wicaksono - Bisnis.com 16 Oktober 2014  |  23:46 WIB
 Kesenjangan Kaya-Miskin - Bisnis
Kesenjangan Kaya-Miskin - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA – Penanggulan kemiskinan yang ditargetkan pada Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia pada 2015 terancam gagal jika tidak ada terobosan dari pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun depan.

Ancaman tersebut ditunjukkan dengan melambatnya capaian beberapa indikator yang menjadi sub bagian tujuan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan – satu dari tujuan MDGs yang menjadi komitmen Indonesia bersama dunia untuk menyejahterakan rakyat – di masa berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tidak disebutkan dengan detil perlambatan capaian tersebut saat peluncuran laporan pencapaian MDGs Indonesia 2013, Kamis (16/10/2014). Dalam laporan tersebut pun, capaian indikator-indikator hanya disajikan perbandingan acuan dasar pada 1990 dengan kondisi terkini 2013.

Hasil penelusuran Bisnis pada website resmi sekretariat MDGs Indonesia, didapatkan adanya tren perlambatan perbaikan presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. (lihat tabel)

Utusan Presiden untuk Millenium Development Goals Nila Moeloek mengungkapkan tercapainya proporsisi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1 per kapita paer hari memang tidak menggambarkan realitas kemiskinan sudah membaik karena penduduk yang hidup di bawah kemiskinan masih jauh dari target 7,55% pada 2015 sementara pada 2013 baru tercapai 11,47%.

“Lingkaran kemiskinan itu lingkaran setan. Kita harus lihat secara holistic,” ujarnya seusai menghadiri peluncuran laporan MDGs 2013

Menurutnya, pemerintah baru seharusnya tidak hanya memikirkan pencapaian target kemiskinan yanh ada dalam MDGs, tapi juga ketimpangan yang terjadi antar sosial ekonomi maupun wilayah. Menurutnya, rasio ketimpangan hingga saat ini masih lebar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini – indikator yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial ekonomi – Indonesia pada 2013 mencapai angka tertinggi di level 0,413. Beberapa kalangan sebelumnya memperkirakan angka tersebut akan terus menanjak hingga ke posisi 0,43 jika tak segera dilakukan langkah-langkah untuk mengupayakan pemerataan kesejahteraan.

Nila mengatakan upaya penurun tingkat ketimpangan harus dilakukan terutama dari wilayah pedesaan. Menurutnya, urbanisasi yang terus terjadi tidak bisa dibendung jika masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan pemerintah baru yakni dengan mengimplementasikan Undang-Undang Desa yang mengganggarkan dana untuk pembangunan desa. Dia hanya mengimbau pemerintah harus berhati-hati untuk memastikan agar dana tersebut dapat menjadi program yang memang mengentaskan kemiskinan sekaligus mempersempit lebarnya ketimpangan.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas yang juga menangani MDGs Indoneisa justru mengatakan masih jauhnya presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dikarenakan pendapatan yang dipatok US$1,25 atau lebih tinggi dari patokan standar UN US$1.

“Artinya memang kita harus tetap kerja keras untuk mencapai target kita sendiri,” ujarnya.

Dia mengatakan beberapa program seperti pemberian beasiswa siswa miskin, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, serta pemberian kredit usaha rakyat tetap harus dijalankan.

Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan beberapa penggenjotan kebijakan untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan juga sudah diintergrasikan dalam RPJMN teknokratik yang sudah selesai disusun.

“Namun, kemarin yang kita tuangkan dalam RKP 2015 itu baseline, masih belum memasukkan program-prgram baru.”

Walaupun demikian, Lukita meyakini presiden terpilih sudah menyiapkan program-program yang bagus untuk pengentasan kemiskinan, seperti kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat.

Ekonom Core, Hendri Saparini mengatakan bukan hanya program-program bantuan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, tapi juga kebijakan penjagaan inflasi di kalangan masyarakat miskin.

“Jadi kalau kita melihat pengentasan kemiskinan, harus ada pengendalian terhadap inflasi yang terkait orang miskin.”

 

IndikatorCapaian (%)
20092010201120122013
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1 per kapita per hari5,90*    
Presentase Penduduk Miskin 14.1513.3312.4911.9611.47**
Indeks Kedalaman Kemiskinan 2.52.212.081.881.89***

Ket:

*capaian 2008, status sudah tercapai

** status perlu perhatian khusus

*** status akan tercapai

Sumber: Sekretariat MDGs Indonesia, 2014, diolah


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi kemiskinan
Editor : Nurbaiti

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top