Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan pemanfaatan crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah) menjadi biodiesel mengurangi belanja negara bidang energi sebesar US$2,43 miliar.
"Penghematan belanja negara bidang energi ini karena terjadi pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar 28,6 persen," Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis dan Pangan, Franky O. Widjaja di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Keuntungan pemanfaatan CPO menjadi biodiesel lainnnya, kata dia, pemasukan negara dari bea keluar tidak kurang dari Rp25 triliun per tahun.
Pemasukan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) sekitar Rp10 triliun, PPH Badan tidak kurang dari Rp10 triliun, STNK operasional tidak kurang dari Rp4 triliun.
"Pemasukan lainnya secara langsung maupun tidak langsung, antara lain pada umur daur dengan perlakuan khusus dapat menghasilkan kayu sawit rata-rata 200 meter kubik per hektar," ujarnya.
Saat ini, kata dia, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 10 juta hektare, delapan persen berupa perusahaan negara dan 49 persen dikelola oleh industri swasta dan 43 persen dimiliki petani kecil.
"Potensi pengembangan CPO menjadi energi terbarukan ini tinggi, dan bisa dijadikan solusi untuk mengatasi krisis energi di masyarakat," ucapnya.
Menurut dia, selama ini, pemanfaatan CPO menjadi energi belum maksimal, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat khusus petani sawit dalam mengelola CPO menjadi energi terbarukan tersebut.
"Perkebunan sawit ini dapat menjadi kekuatan ekonomi regional dan internasional yang sangat dahsyat di sektor pertanian, dengan berbagai inovasi dan terobosan pemerintah dan pengusaha sawit," tuturnya.
Untuk itu, industri sawit perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan, karena dampaknya sangat positif untuk menekan angka kemiskinan, peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, ibadah dan lainnya di dalam dan sekitar industri sawit.
"Apabila pemanfaat CPO ini lebih dioptimalkan, tentu akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas terutama perkebunan rakyat, program revitalisasi perkebunan, kemudahan akses perbankan untuk peremajaan, menghilangkan berbagai hambatan untuk pengembangan yang berkelanjutan," tukasnya.
