Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II mendorong para pelaku usaha forwarder nasional untuk membentuk konsorsium pengelola pergudangan di wilayah steril bandara-bandara yang dikelola Badan Usaha Milik Negara tersebut.
Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura (AP) II Yusmar Anggadinata mengatakan perseroan tersebut memiliki harapan agar para pelaku usaha nasional yang 100% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia bisa bekerja sama dengan pengelola bandara tersebut dalam hal operasional fasilitas pergudangan di kawasan steril.
“Bahkan kalau perlu pelaku usaha nasional itu kemudian berkembang menjadi pemain di kawasan Asean dengan mengelola fasilitas pergudangan dan sebagainya di bandara-bandara milik negara lain,” tuturnya, Rabu (17/9/2014).
Cara kemitraan itu, lanjutnya, AP II akan menyiapkan berbagai fasilitas berupa peralatan, lahan, dan gudang yang kemudian dioperasikan oleh mitra dalam negeri tersebut.
Akan tetapi, menurutnya, di Indonesia saat ini belum ada pelaku usaha pengelola pergudangan yang mampu menjalankan pengerjaan sesuai standar internasional.
Penyebabnya, lantaran bisnis tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga para pelaku usaha disarankan membentuk suatu konsorsium yang kemudian bekerja sama dengan AP II.
“Jika konsorsium itu bisa menjadi pemain besar, bahkan mampu mengelola fasilitas yang sama di negara lain, maka kita bisa memanfaatkan jalur-jalur tersebut untuk mengalirkan barang ekspor dari Indoensia ke negara lain,” tuturnya.
Hanya saja, menurutnya AP II juga tidak menutup mata jika ada mitra dari luar negeri yang ingin berpartisipasi karena transfer pengetahuan tata kelola bisa dimanfaatkan oleh pelaku dalam negeri.
Tapi menurutnya, jika dua skema tersebut dijalankan porsi lebih besar akan diberikan kepada para pelaku usaha dari dalam negeri.
Upaya kerja sama tersebut, menurutnya bisa menekan tingginya angka logistik khususnya yang menggunakan sektor transportasi udara karena pengelolaan gudang dan administrasi pengiriman saat ini porsinya sekitar 16% dari total biaya logistik udara.
“Sambil kita berusaha menekan cost logstic dengan cara ini, pemerintah juga setidaknya memeratakan kawasan industri di luar Jawa sehingga pesawat pergi dan pulang membawa muatan penuh. Dengan demikian cost pengangkutan bisa lebih murah,” paparnya.
Menurutnya, pola kerja sama seperti ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional karena pertumbuhan kargo udara di dunia setiap tahun mencapai 6% dan bakal menjadi 9% pertahun dalam dua dekade mendatang.
Selain bertujuan untuk mendorong pelaku usaha nasional di bidang pengelolaan pergudangan pada kawasan restricted area, kemudian menekan biaya logstik, AP II pun, menurut Angga, ingin melakukan pola kerja sama tersebut agar tercipta suatu standarisasi di kawasan terbatas tersebut.
“Standarisasi berupa peralatan, sistem kerja, sumber daya manusianya dan faktor keamanan juga,” tambahnya.
Ketua Komisi Tetap Logistik Bidang Regulasi dan SDM Kamar Dagang dan Industri Akbar Djohan menyambut baik rencana AP II tersebut karena hal tersebut merupakan harapan para pelaku usaha untuk turut terlibat dalam bisnis pengelolaan fasilitas logistik di bandara.
“Tujuan utamanya, selain memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk berparitispasi, juga menaikkan produktivitas berupa volume kargo dan level pelayanan yang maksimal,” tuturnya.
