Bisnis.com, JAKARTA--Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar menilai setoran BUMN seharusnya dapat mencapai Rp88 triliun. Perolehan itu dapat diwujudkan apabila seluruh BUMN bisa melakukan efisiensi.
Penulis buku "BUMN dan Kesejahteraan Rakyat" itu menilai perlunya gerakan efisiensi secara nasional. Bagi perusahaan BUMN yang tak kunjung laba, disarankan untuk dikonsolidasikan.
"Dari 142 perusahaan BUMN, hanya sekitar 20 yang menyumbang dividen ke negara," katanya, Kamis (11/9/2014).
Menurutnya, dividen merupakan bukti kontribusi kepada negara yang pada akhirnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dia menjelaskan, untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal, BUMN hendaknya didorong untuk menggelar penawaran perdana saham (initial public offering/IPO).
Untuk ukuran tata kelola perusahaan yang baik, sambungnya, atau good corporate governacne/GCG), dan penerbitan dividen, mungkin harus ada kebijakan supaya BUMN banyak yang go public dan dirong untuk IPO.
Buku uang ditulis Bahullah itu merupakan program doktoral yang ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung. Dia menyebut, dari 142 BUMN, tak lebih dari 20 perusahaan yang menyumbang pendapatan bagi negara melalui dividen.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat mematok target setoran dividen BUMN sebesar Rp43,73 triliun dalam RAPBN 2015. Jumlah tersebut meningkat Rp2 triliun dari kesepakatan sebelumnya di tingkat panitia kerja sebesar Rp41,73 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
