Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah masih besarnya anggaran subsidi bahan bakar minyak dan tingginya patokan defisit 2,32% terhadap PDB dalam RAPBN 2015, pemerintah maupun tim transisi presiden terpilih mengklaim adanya ruang fiskal untuk mengakomodasi beberapa program strategis Joko Widodo Jusuf Kalla.
Kepala Staf Tim Transisi presiden terpilih Rini Soemarno mengatakan setelah pertemuannya dengan pemerintah saat ini lewat Menko Perekonomian, ada ruang fiskal dalam APBN 2015 yang selama ini digadang-gadang bersifat baseline.
Ruang fiskal sekitar Rp180 triliun yang bisa kami gunakan untuk Nawacita, ujarnya saat konferensi pers, Rabu (10/9/2014).
Sayangnya, pada saat yang sama, tidak ada penjabaran detil sumber ruang fiskal tersebut. Namun, Rini menegaskan ruang fiskal itu bukan dari upaya pengurangan subdisi BBM, melainkan dari alokasi anggaran yang masih bisa diisi program yang lebih produktif.
Rini belum dapat memastikan apakah nilai ruang fiskal tersebut mampu mencukupi kebutuhan program-program strategis. Tim Transisi, lanjut dia, masih akan mengkalkulasi lebih detail. "Banyak hal yang akan kami kalkulasi dan detailkan.
Dimintai keterangan, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto juga tidak menjabarkan secara detil pos mana saja yang mampu memberikan fiskal Rp180 triliun. Dia hanya menjelaskan ruang tersebut didapat dari anggaran yang masih bersifat baseline sehingga memungkinkan adanya realokasi anggaran.
Pak menko mengatakan RAPBN yang diberikan itu kan baselinenya saja, lain dari tahun-tahun sebelumnya. Yang jelas ruang bagi partai pendukung fraksi-fraksi untuk memberikan penjelasan di dalam pembahasan RAPBN 2015 sangat terbuka luas, tutur dia.
Ruang fiskal tersebut, lanjut Hasto, bisa diisi program yang menjadi prioritas presiden terpilih seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta program-program pembangunan perumahan bagi rakyat, petani, nelayan yang berujung pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
Ketika ditanya terkait langkah penaikan harga BBM bersubsidi, Hasto jutru menjawab akan melihat kewenangan apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat.
Tidak menjawab pertanyaan, Hasto justru mengungkapkan akan dibentuknya satuan tugas khusus untuk melakukan efisiensi di sektor distribusi dan produksi agar tidak ada campur tangan pihak-pihak yang mengganggu amanat konstitusi.
Selain itu dia juga mengungkapkan akan adanya perbaikan dari sisi suplai. Pemerintah baru akan menunjukkan arah baru terhadap komitmen ekonomi kerakyatan yang sudah dirintis oleh Menko perekonomian lewat penyederhanaan izin usaha mikro.
