Bisnis.com, JAKARTA--Masalah hunian berimbang sudah merupakan masalah level pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengatakan untuk menyelesaikan polemik hunian berimbang, pemerintah harus memegang kendali dengan membangun Housing & Development Board (HDB).
HDB khusus diberikan tugas dalam menangani permasalahan perumahan untuk kepentingan publik.
Berkaca dari Singapura, pemerintahannya memiliki HDB yang diberi mandat untuk membangun perumahan rakyat dengan aset dari negara senilai Rp300 triliun.
Perumnas siap jika ditunjuk sebagai Perseroan Terbatas menjadi PT Perumnas Indonesia atau HDB, katanya kepada Bisnis.
Dia menambahkan ide HDB sudah dikemukakan ke Menpera tetapi belum ada hentakan hingga sekarang.
Jika menjadi HDB, Perumnas akan ditargetkan membangun 30% dari kebutuhan rumah nasional yaitu sedikitnya 150.000 unit rumah pertahun.
Tanpa bantuan pemerintah saja kami mampu bangun 15.000 unit rumah pertahun apalagi ditambah dukungan dari pemerintah. Kami optimis dapat menjalankan mandat 150.000 unit rumah pertahun, katanya.
Kalau rumah murah dibangun pemerintah, tambahnya, akan banyak MBR yang berminat dan mampu membeli rumah karena harga yang dipatok hanya Rp80 juta per unit dan dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Kami hanya butuh suntikan dana Rp2 triliun, itu sudah cukup untuk untuk membangun 150.000 unit rumah per tahun di 400 kabupaten atau kota
