Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Perindustrian mendesak masalah pengadaan lahan yang dialami Lotte Chemincal Corp. bisa rampung pada tahun ini.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan beberapa bulan lalu sudah ditetapkan konsultan hukum untuk meneliti referensi perkembangan harga tanah di lokasi yang akan digarap. Tapi sejauh ini belum tercapai kesepakatan harga jual tanah.
“Dengan konsultan hukum diharapkan bisa ada referensi kalau ada kenaikan harga dan kenaikan NJOP, sehingga bisa ditentukan berapa harga wajarnya,” ucap Hidayat, di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Lotte hendak membangunan pabrik petrokimia senilai US$5 miliar tetapi hingga kini belum mencapai kesepakatan soal harga tanah. Negosiasi dengan PT Kratakatu Steel Tbk. selaku pemilik lahan berlangsung alot, sehingga proyek ini tertunda meskipun penyebab utama penundaan lebih kepada kondisi pasar.
“Jangan ngomong target kapan pabrik Lotte beroperasi, tapi bagaimana mereka bisa menyelesaikan lahan dulu. Semestinya [soal lahan] selesai pada tahun ini,” tuturnya.
Perkara pengadaan tanah seperti yang dihadapi Lotte pada dasarnya masalah business to business. Hal ini menjadi berlarut-larut lantaran Lotte adalah perusahaan terbuka sehingga seluruh aspek proyek harus bisa clear.
Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana berpendapat kemungkinan terdapat sejumlah titik area yang secara teknis belum beres. “Mungkin ada beberapa spot yang kata Krakatau Steel beres tetapi kata Lotte belum,” tuturnya.
Kondusifitas iklim politik rupanya tak mampu menjadi faktor tunggal yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal. Kenyataannya investor terus dihantui hambatan teknis terkait realisasi proyek mereka, seperti pengadaan lahan ini.
Kemenperin meminta duta besar Indonesia untuk Korea Selatan bersikap lebih proaktif mengingat Lotte adalah korporasi asal Negeri Gingseng. Apalagi komitmen investasi yang dijanjikan bakal memberikan dampak positif terhadap kinerja industri di Tanah Air.
Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan John Prasetyo mengatakan perkara teknis seperti pengadaan lahan kerap jadi kendala dalam upaya menumbuhan investasi baru. "Biasanya dalam mencari tanah yang bebas sengketa, ini hambatan utama," tuturnya.
Kesulitan pengadaan lahan bebas sengketa tidak hanya dialami satu sektor melainkan semua industri. Selain lahan yang bebas masalah, pada umumnya pebisnis juga menginginkan lokasi strategis yang memiliki akses infrastruktur memadai.
Infrastruktur yang dimaksud tidak semata fasilitas transportasi berupa jalan untuk angkutan darat melainkan pula pelabuhan. "Idealnya tanahnya ada di lokasi yang punya akses ke pelabuhan untuk memudahkan ekspor," ujar John.
Indonesia memerlukan investasi di sektor petrokimia lantaran produk ini kebanyakan dari impor. Kemenperin mencatat pada 2013 impor seluruh kelompok petrokimia mencapai US$16 miliar, sedangkan ekspor US$6 miliar. Artinya terdapat ada defisit hingga US$10 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
