Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubdisi yang diberikan kepada masyarakat harus mempunyai efek berganda.
Menurutnya, skema kompensasi dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dilakukan pada 2013 sebesar Rp150.000 per bulan per rumah tangga sasaran selama 4 bulan sama saja tidak produktifnya dengan subsidi BBM. Artinya, tidak ada pengaruh positif pada kondisi fiskal yang ada.
“Kompensasi yang diberikan itu harus memiliki multiplier effect [efek berganda]. Yang kita kritisi kan memang subsidinya [BBM] yang tidak produktif, kalau ini [BLSM] sama saja tidak produktifnya,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis.com, Minggu (31/8/2014).
Enny menegaskan kompensasi yang diberikan seharusnya subsidi yang menstimulus sektor-sektor yang dapat menghasilkan barang, seperti pertanian dan perikanan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bukan kebijakan reaktif yang selama ini menjadi ciri khas kepemimpinan SBY, namun bersifat fundamental.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan peran sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan kuartal II/2014 turun menjadi 14,8% dari 15,1% pada periode sama tahun lalu, meskipun pertumbuhannya terakselerasi 3,4% (year on year).
Sayangnya, penyerapan tenaga kerja sektor ini terus mengalami penurunan. Hingga Februari 2014, sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak, yakni 40,83 juta orang. Sayangnya, walaupun menjadi penyerap terbanyak, tren penurunan daya serap ternyata terjadi hanya pada sektor pertanian di saat sektor lain mengalami peningkatan.
Hingga Februari 2012, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja 42,36 juta orang. Sementara itu, per Februari 2013 terjadi penurunan 2,95% sehingga salah satu sektor komersil ini hanya mampu menyerap 41,11 juta orang.
Enny mengatakan skema kompensasi seperti ini memang tidak populis di masyarakat. Namun, masyarakat akan memahami kebijakan tersebut sebagai dasar untuk menyehatkan perekonomian. Tentunya, juga dibarengi dengan adanya kompensasi lain di bidang pendidikan dan kesehatan agar tidak muncul gejolak sosial.
Buruh pun tidak menuntut upah untuk naik jika biaya kesehatan dan pendidikan sudah murah. Itu yang harus dipersiapkan untuk memimalisir gejolak sosial, tutur dia.
Direktur Indef ini menuturkan selama ini meroketnya tingkat inflasi tidak diakibatkan adanya ekpektasi dari masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah terhadap kenaikan harga BBM. Namun, jika ekspektasi tersebut bisa dikelola dengan baik lewat kompensasi, peningkatan inflasi pun tidak akan lebih dari 1%.
