Bisnis.com, TARAKAN - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diresmikan, Senin (25/8/2014), guna memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di provinsi ke-34 RI itu.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan peresmian BPK Perwakilan Kaltara merupakan pemenuhan amanat UUD 1945 pasal 23G yang menyatakan lembaga audit negara itu harus memiliki perwakilan di setiap provinsi, selain berkedudukan di ibukota negara.
"Dengan diresmikannya Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara pada hari ini, BPK telah memenuhi amanat konstitusi, yakni memiliki 34 perwakilan di 34 provinsi di seluruh Indonesia," katanya saat memberi sambutan dalam acara peresmian.
BPK, lanjutnya, akan berusaha memastikan pengelolaan keuangan di Kaltara dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Kaltara terbentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan UU No 20/2012 pada 25 Oktober 2012, yang terdiri atas empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, serta Kota Tarakan.
Dengan luas 72.567,49 km2 atau hampir 10 kali luas Provinsi DKI Jakarta, maka pembangunan di wilayah pecahan Provinsi Kalimantan Timur itu memiliki tantangan besar untuk membentuk masyarakat yang maju dan sejahtera.
"Hendaknya pembangunan itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara saja, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Hasan.
Sementara itu, Pejabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengemukakan peresmian Perwakilan BPK Kaltara merupakan catatan sejarah bagi provinsi itu. Pasalnya, untuk pertama kali, lembaga vertikal berkantor di provinsi termuda RI itu.
"Saya mengundang lembaga vertikal lain, seperti Kejaksaan Tinggi, TNI, Polri, untuk membuka kantor perwakilannya di Kaltara," ujarnya.
Irianto mengatakan Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia, merupakan wilayah yang strategis secara ekonomi dan geopolitik.
Meskipun demikian, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim ini menyadari masih banyak daerah di provinsi itu yang tertinggal.
"Kehadiran BPK penting untuk mencegah kami melakukan penyimpangan dalam mengelola keuangan negara," katanya.
